BATUSANGKAR, marapipost.com-Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI Friesmount Wongso, Selasa (5/3/2024) mengunjungi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Kedatangan itu dalam rangka silahturahmi dengan Bupati Tanah Datar, diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Erizanur sekaligus mengenalkan program-program KPK sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Pertemuan dilaksanakan di Gedung Indo Jolito Batusangkar. “Maksud tujuan kedatangan kami untuk melaksanakan observasi terhadap Kabupaten dan Kota yang telah diusulkan kementrian terkait dan pemerintah Provinsi, untuk dijadikan sebagai percontohan Kabupaten-Kota Antikorupsi Tahun 2024.
Kegiatan ini, jelas Friesmount Wongso, merupakan program kolaborasi antara KPK, Kementerian PAN RB, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Program ini mensinergikan dengan semua program yang sudah ada dan sudah dilakukan dengan tujuan pengimplementasian nilai-nilai integritas (Jumat Bersepeda KK) dan mencegah terjadinya perilaku korupsi.
Program tersebut berkelanjutan, sebelumnya tahun 2021-2023, KPK juga telah melakukan pembentukan Desa Antikorupsi, dan tahun 2024-2027 dilanjutkan dengan kabupaten dan kota, tutur Friesmount Wongso, seraya menjelaskan terhadap program tersebut, beserta indikator yang dibutuhkan, agar Tanah Datar mampu menjadi percontohan kabupaten dan kota antikorupsi sesuai harapan.
Sementara, Sekda Iqbal Ramadi Payana menyebutkan, terhadap upaya pencegahan antikorupsi di Tanah Datar, disesuaikan dengan indikator observasi, seterusnya. Setelah itu kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab oleh tim observasi KPK RI bersama seluruh peserta aparatur.
Kegiatan berikutnya dilanjutkan dengan observasi, turun langsung kelapangan, meninjau OPD di lingkungan Pemda Tanah Datar, Dinas PMPTSP, Mal Pelayanan Publik, Dinas Dukcapil, serta BKPSDM Tanah Datar. Sebelumnya, bupati Tanah Datar yang diwakili Erizanur mengatakan program percontohan kabupaten dan kota antikorupsi bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam memberantas antikorupsi.
Program tersebut, imbuh Erizanur, menyentuh perbaikan tata kelola pemerintah, peningkatan kualitas pengawasan dan pelayanan publik serta peningkatan integritas penyelenggaraan pemerintah yang berakhir pada peneggakan anti korupsi.
Tidak hanya lingkungan pemerintah, tapi juga seluruh elemen di masyarakat sembari menyatakan perang terhadap korupsi sesuai tujuan program. Kegiatan ini dihadiri Inspektur Provinsi Sumatera Barat Deliyarti dan Irban V Inspektorat Provinsi Ahda Yanuar dan undangan.[emer]
