PAYAKUMBUH, marapipost.com-Wali Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, Zulmaeta, membidik program bantuan rehabilitasi 8.000 rumah tidak layak huni (RTLH) dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia guna mempercepat penurunan angka tuberkulosis (TBC) di Kota Payakumbuh.
Usulan tersebut disampaikan saat menghadiri kuliah umum bersama Wakil Menteri Kesehatan RI di Aula Prof. Dr. M. Syaaf, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Selasa, (12/5/2026). “Untuk percepatan penurunan kasus TBC di Payakumbuh, kita minta 100 paket perbaikan rumah tidak layak huni, karena sebagian besar kasus TBC ini berawal dari kondisi rumah yang tidak layak”, kata Zulmaeta.
Ia menilai penanganan TBC tidak cukup hanya melalui layanan kesehatan, tetapi juga membutuhkan intervensi terhadap kondisi lingkungan tempat tinggal masyarakat.
Karena itu, lanjutnya, Pemko Payakumbuh mendorong program rehabilitasi rumah bagi penderita TBC yang berasal dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 hingga 4. “Kita ingin penderita TBC yang rumahnya tidak layak bisa mendapat bantuan rehab rumah. Ini penting agar upaya penanganan TBC berjalan maksimal”, ujarnya.
Menurut Zulmaeta, kategori rumah tidak layak huni bukan hanya terkait struktur bangunan dan kecukupan luas, tetapi juga aspek kesehatan seperti pencahayaan, sirkulasi udara, serta faktor pencemar lain yang memengaruhi kesehatan penghuni.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan RI Benyamin Paulus Octavianus mengapresiasi kehadiran para kepala daerah dalam kuliah umum tersebut. Ia menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia melalui penguatan sektor kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Bagaimana menjadi bangsa yang unggul kalau SDM-nya lemah. Karena itu pemerintah menjalankan program makan bergizi gratis, bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga pembangunan rumah sakit dengan fasilitas lengkap sampai ke daerah,” katanya.
Benyamin juga meminta kepala daerah rutin turun ke lapangan untuk memastikan kecukupan gizi masyarakat serta memantau langsung kondisi kesehatan warga. Menurut dia, keberhasilan pembangunan kesehatan membutuhkan keterlibatan aktif pemerintah daerah. “Harapan kita kepala daerah rutin melakukan kontrol ke lapangan untuk memantau kecukupan gizi masyarakat”, ujarnya.
Ia menyebut hingga kini terdapat 25.037 penderita TBC di Sumatera Barat, namun baru sekitar 62 persen yang berhasil teridentifikasi. Kondisi itu dinilai berbahaya karena penderita yang belum ditemukan masih berpotensi menularkan penyakit kepada masyarakat lain.
“Kota Payakumbuh ada 709 kasus TBC dan baru ditemukan sekitar 57 persen atau 404 orang. Nanti anggarannya akan kita berikan, karena pada umumnya penderita TBC berasal dari keluarga tidak mampu”, katanya.
Menurut Benyamin, pemerintah pusat juga menyiapkan dukungan rehabilitasi rumah bagi penderita TBC dari kelompok ekonomi bawah sebagai bagian dari strategi memutus rantai penularan penyakit. “Kita ingin kasus TBC ini segera tuntas dan masyarakat bisa terbebas dari TBC,” katanya.
Sementara itu, Rektor Universitas Andalas menyebut kampus tersebut terus berkontribusi melalui riset dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk memproduksi satu juta botol tinta Pemilu 2024 berbahan dasar gambir hasil penelitian dosen.
“Fakultas Kedokteran Unand telah lebih dulu berdiri sejak 1955 di Bukittinggi dengan tujuan melahirkan dokter di tanah Sumatera. Sampai hari ini sudah ribuan dokter lahir dan mengabdi di seluruh Indonesia hingga mancanegara,” katanya.
Ia menambahkan, TBC masih menjadi tantangan besar kesehatan nasional karena Indonesia termasuk negara dengan jumlah penderita TBC tertinggi di dunia.
Karena itu, ia mendorong kolaborasi kuat antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat untuk mempercepat pemberantasan penyakit tersebut. “Misi kita membebaskan Sumbar dan Indonesia dari TBC. Karena itu dibutuhkan dukungan semua pihak untuk melengkapi fasilitas dan memperkuat penanganannya”, pungkasnya.[NASA]
