BATUSANGKAR, marapipost.com-Kepala OPD dan instansi terkait lain agar bisa melahirkan inovasi untuk pelayanan publik kepada masyarakat meskipun saat ini terjadi efesiensi anggaran oleh Pemerintah.
Demikian dijelaskan Bupati Eka Putra,M.M sewaktu kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Penyerahan Anugerah Prediket Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan oleh Ombudsman RI, Rabu (19/3/2025) di Indojolito Batusangkar Tanah Datar Sumatera Barat.
Dikatakanya, ia tidak meminta hal lain kepada bapak dan ibuk Kepala OPD, namun meminta melahirkan terobosan dan inovasi mempermudah pelayanan publik kepada masyarakat, efesiensi anggaran bukan alasan, namun juga menjadi pendorong untuk melahirkan program inovasi bermanfaat.
Dimintanya kerjasama antar instansi semakin di tingkatkan guna mengatasi beberapa permasalahan di tengah masyarakat.Terutama masalahan sampah berserakan di pinggir jalan, seperti, di jalan Simabur dan jalan di Salimpaung segera diatasi meskipun berada di jalan Provinsi,peranan dinas terkait seperti Lingkungan dan PU PR, Camat dan bersama instansi terkait lainnya segera mengatasinya, sehingga jalan merupakan pintu masuk ke Tanah Datar nampak bersih tuntas.
Soal kondisi jalan raya , imbuh Eka, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi berada di wilayah Tanah Datar cukup banyak dalam kondisi rusak agar menjadi perhatian anggota DPRD Sumbar asal Tanah Datar atau Dapil Tanah Datar.
Dalam hal ini, tekan Bupati, masyarakat tidak mau tahu,jalan di wilayah Tanah Datar yang rusak, perbaikannya wewenany Pemerintah Provinsi.Mereka hanya tahu hal itu tanggungjawab Bupati dan Pemerintah Daerah, maka kesempatan ini, dirinya berharap disamping anggaran dari Provinsi, diharapkan pula bantuan dan langkah nyata dari anggota DPRD Provinsi Sumbar untuk membantu melalui dana Pokir serta mendorong Pemerintah Provinsi menganggarkan anggaran untuk perbaikan jalan di Tanah Datar Luhak Nan Tuo.
Seterusnya, Eka mengharapkan OPD terkait menindaklanjuti arahan dan petunjuk Ombudsman, dan harus sesuai regulasi ditetapkan yang terpenting semua untuk memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, sedangkan penghargaan ketika kita telah berbuat terbaik.
Sementara Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel menyampaikan, sesuai hasil penilaian Ombudsman perwakilan Sumbar langsung turun ke OPD terkait, nilai pelayanan publik di Tanah Datar cukup bagus dengan skor 93.Berarti dibawah dua daerah lain dengan skor 95 dan 98.Tentu menjadi PR bagi Tanah Datar untuk meningkatkan skornya 6 poin lagi.
Yang perlu ditingkatkan adalah kompetensi, peningkatan standar layanan baik manual atau digital, kapasitas penanganan pengaduan, serta beberapa hal lainnya,terang Adel.
Peraih terbaik dalam pelayanan publik, yaitu, UPT. Puskesmas Sungayang, UPT. Puskesmas Tanjung Emas, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan PPA, Dinas Dukcapil dan Dinas PMPTSP Tanah Datar.
Dalam kesempatan itu turut memberikan sambutan Ketua Pelaksana Wina Martayeni dan dihadiri Wabup Ahmad Fadly, Pj. Sekda Elizar, para staf ahli Bupati, para Asisten, Kepala OPD, Kabag dan Camat se Kabupaten Tanah Datar.[emer]
