PADANG PARIAMAN, marapipost.com-Rombongan Ikatan Adhyaksa Dharmakarini (IAD) Pusat Kejaksaan Republik Indonesia bersama IAD Wilayah se-Indonesia, Kamis (12/2/2026) menyalurkan bantuan untuk korban bencana alam di Hunian Sementara (Huntara) Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.
Rombongan disambut Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat, beserta jajaran, Kasat Pol PP, Kepala BPBD Padang Pariaman, Kepala Dinsos P3A Padang pariaman, Camat dan Wali Nagari 2×11 Kayu Tanam, dan 34 kepala keluarga yang menempati huntara tersebut. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman, Ibu Anggia Yusran, S.H, M.H, beserta jajaran.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Dr. Mukhlis, S.H, M.H, menjelaskan, kegiatanitu merupakan wujud kepedulian IAD terhadap masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah di Sumatera Barat.
“Hari ini kami mendampingi Ibu-ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Wilayah Provinsi Sumatera Barat untuk menyalurkan bantuan. Bantuan ini dihimpun dari IAD seluruh Indonesia. Sebelumnya, bantuan juga telah disalurkan di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, dan Kota Padang”, jelas Wakajati.
Sebanyak 50 paket bantuan yang dihantarkan, berbentuk sembako dan kebutuhan bahan pokok lainnya, diserahkan kepada warga terdampak. Bantuan tersebut merupakan donasi dari anggota IAD se-Indonesia sebagai bentuk solidaritas dan empati kepada masyarakat yang tengah menghadapi masa pemulihan pascabencana.
Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat menyampaikan ucapan terimakasih, dan apresiasi atas perhatian serta dukungan diberikan IAD dan jajaran Kejaksaan Republik Indonesia.
“Alhamdulillah, kehadiran Bapak Wakajati beserta jajaran dan Ibu-ibu Ikatan Adhyaksa Dharmakarini hari ini memberikan semangat dan harapan baru bagi masyarakat kami di Huntara Asam Pulau”, terang wabup.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, tutur Wabup, telah mengajukan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak. Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap administrasi dan penyiapan lahan.
“Kami telah mengusulkan pembangunan hunian tetap, termasuk opsi pemanfaatan lahan yang masih dalam proses administrasi. Apabila tidak memungkinkan, kami akan menyiapkan alternatif lahan yang lebih memadai. Kami berharap rencana ini dapat segera direalisasikan dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat”, jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BNPB dan instansi sosial lainnya, untuk memastikan bantuan bagi masyarakat terdampak, baik yang mengalami kerusakan rumah kategori ringan, sedang, maupun berat, dapat tersalurkan secara optimal.
Kegiatan ini jadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, institusi penegak hukum, dan organisasi kemasyarakatan memperkuat solidaritas social, mempercepat proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Padang Pariaman. Diharapkan, dukungan dan kolaborasi berbagai pihak dapat mempercepat terwujudnya hunian tetap layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat terdampak.[lk/kf]
