LUBUK BASUNG, marapipost.com-DPRD Agam, Sumatera Barat gelar paripurna dengan agenda menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota bupati tentang RAPBD Kabupaten Agam tahun anggaran 2025. Paripurna Kamis (10/10/2024) dipimpin langsung Ketua DPRD Ilham, dihadiri Pjs. Bupati Agam Dr. Endrizal, SE, M.Si. Dari 45 anggota DPRD Kabupaten Agam, dihadiri 23 anggota. Juga hadir forkopinda, OPD.
Dari 7 fraksi DPRD Agam, hanya 6 fraksi yang menyampaikan pandangan umum secara langsung, yakni; Fraksi Keadilan Sejah Tera tampilan dengan juru bicara Asrizal, Fraksi PAN dengan juru bicara Zulpardi, Fraksi NASDEM dengan juru bicara Zelman, Fraksi Demokrat tampil Jondra Marjaya.
Fraksi Gerindra tampil Nesi Harmita, dan Fraksi PPP tampil sebagai juru bicara Hardianto, sedang Fraksi Golkar tidak hadir. Fraksi gabungan Partai Golkar Hanura, PBB, dan PKB itu, tidak hadir secara langsung, hanya menyerahkan pandangan umum secara tertulis, karena ada kepentingan partai.
Dihimpun dari pandangan umum fraksi DPRD Agam, sorotan tajam menghunjam kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, terutama bersentuhan dengan permasalahan anggaran. Juru bicara Fraksi Partai Demokrat dengan juru bicara Jondra Marjaya, mengungkap dan mempertanyakan, dana Pokok pokok pikiran Anggota DPRD Agam tidak dilaksanakan, apa sebabnya, Fraksi Partai Demokrat minta penjelasan.
Ketika diminta penjelasan, berapa dana pokok pokok pikiran angggota DPRD Kabupaten Agam tahun 2024, yang tidak dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, kata Jondra Marjaya, cukup banyak, tapi kalau soal jumlah Jondra Marjaya tidak mengetahui secara pasti, setahu Jondra Marjaya, hanya satu pokir yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Agam, tutur Jondra Marjaya.
Karena itu, jelas Jondra Marjaya Fraksi Partai Demokrat memberikan saran, menyusun APBD tahun 2025, Pemerintah Agam memprioritaskan dan sasaran; meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM), menurunkan kemiskinan, menambah kesempatan kerja, ketahanan pangan, Air dan Energi, kestabilan ketahanan dan keamanan.
APBD 2025 mengutamakan rehabilitasi dan rekontruksi daerah pasca bencana erupsi Gunung Marapi. Dampak bencana tersebut, beberapa ruas jalan yang terputus, irigasi rusak, jembatan putus, pemukinan masyarakat yang rusak.
Penetapan anggaran PAD Kabupaten Agam tahun 2025, agar mengacu kepada peningkatan dan tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menggali sumber sumber PAD harus terus digali dengan baik, dan maksimal.
Pjs. Bupati Agam Dr. Endrizal, SE, M. Si, yang diminta tanggapannya usai paripurna, menjelaskan, hal itu akan dibahas bersama setelah usai paripurna ini. DPRD itu dengan pemerintah adalah mitra, bila ada kelemahannya, akan dibahas kembali, tutur Pjs. Bupati Agam Dr Endrizal SE M Si.[lk]