LUBUK BASUNG, marapipost.com-Fraksi DPRD Kabupaten Agam, Sumatrera Barat menyampaikan Pandangan Umum (PU) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2024. Acara itu digelar Jumat (2/8/2024), di Aula Utama DPRD Jl. Sudirman Nomor 2 Lubuk Basung.
Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Irfan Amran. Dihadiri langsung Bupati Agam Andri Warman, Forkompimda, Asisten, Anggota DPRD, dan Kepala OPD, dan undangan lainnya.
Tujuh Fraksi DPRD Agam melalui juru bicaranya, secara umum seluruh fraksi menyambut baik dengan perubahan pada APBD 2024. Secara umum seluruh fraksi menyambut baik dengan perubahan pada APBD 2024.
Juru bicara Fraksi Gerindra Edwar Dt Manjuang Basa, menyampaikan beberapa saran dan pendapat terhadap RAPBD-P 2024. Fraksi Gerindra menyorot sejumlah infrastruktur di Kabupaten Agam; jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lain mengalami kerusakan.
Ada yang rusak berat, rusak sedang, maupun rusak riang. Karena itu Fraksi Gerindra minta dengan tegas Pemda Agam menyediakan anggaran untuk memmbiayai perbaikan infrastruktur tersebut pada RAPBD-P 2024 ini, kata Edwar.
Juru bicara Fraksi PKS Rizki Abdillah Fadhal minta penjelasan berapa penerimaan PAD, Farksi PKS menduga, kemungkinan target PAD tahun 2024 tidak dicapai. Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mepertanyakan terhadap pengelolaan CSR, program beasiswa Agam Maju, dan kegiatan fisik proyek banyak yang belum dilaksanakan, dikhawatirkan tidak terlaksana pada tahun 2024 ini.
Fraksi Demokrat Nasdem dengan juru bicaranya, Syafril, meminta agar kegiatan proyek fisik yang sudah disepakati, khususnya Pokir DPRD dilaksanakan secepatnya. Syafril dengan cumeti yang tegas Pemerintah Daerah Kabupaten Agam harus menuntaskan 100 persen kegiatan tahun anggaran 2024 ini. Fraksi Demokrat Nasdem juga mempertanyakan jumlah kegiatan yang belum dilaksanakan, khususnya pembangunan fisik jalan, dan infrastruktur pendidikan.
Fraksi PAN, dengan juru bicara Antonis mempertanyakan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik yang telah dianggarkan sesuai perencanaan, terutama pokir-pokir DPRD, sampai saat ini belum dimulai pelaksanaan pekerjaannya.
Fraksi PPP menampilkan juru bicaranya Mardisal Athan, hanya mengharapkan penyusunan APBD Perubahan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024.
PBB Hanura Berkarya, dengan juru bicara Epi Suardi, minta penjelasan terhadap permasalahan utama terhadap pendapatan daerah, ketergantungan Pemkab Agam hanya terhadap dana transfer pemerintah pusat cukup tinggi, cukup besar yakni 86,29 persen. “Kami menyarankan agar pemerintah lebih giat lagi mengelola dan mencari peluang sumber PAD, ujar Epi Suardi.
Fraksi Golkar menyampaikan pandangan umum secara tertulis, mengajukan beberapa pertanyaan, saran serta masukan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2024 tersebut. Tapia pa pertanyaan dan saran tertulis tersebut?.[lk]