PASAMAN BARAT, Marapi Post-Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2020 Kategori Madya.
Penghargaan ini diserahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia terkait upaya pengarusutamaan gender (PUG) di Pasaman Barat.
Hal ini disampaikan melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai teknis pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DPPKBP3A).
Kepala DPPKBP3A Kabupaten Pasaman Barat, dr Anna Rahmadia mengungkapkan Penghargaan APE ini merupakan bentuk komitmen dan peran para pimpinan serta stakeholder pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
“Anugerah Parahita Ekapraya (APE) kategori Madya ini melengkapi penghargaan tingkat Nasional Anugerah Kabupaten Layak Anak (KLA) yang juga tingkat Madya diraih Pasaman Barat pada akhir Juli 2021 lalu,”kata dr Anna Rahmadia melalui pres rilisnya ke Diskominfo.
Ia menambahkan, APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak.
“Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG),”katanya.
Kemudian, lanjutnya, penghargaan yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkomitmen dan mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di kabupaten kota, nantinya diharapkan akan benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi SDM perempuan yang memang benar memiliki potensi di berbagai bidang pembangunan.
“Selaku OPD teknis pelaksana, keluarga besar DPPKBP3A menyampaikan penghargaan ini kepada Pemda dengan rasa terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Sekda, Bappeda (Ketua Pokja PUG), Inspektorat (Driver PUG), BPKD (Driver PUG) dan seluruh OPD yang telah melaksanakan dan mendukung capaian ini terutama 18 OPD yang telah menerapkan GAP GBS dalam penyusunan dokumen perencanaan program kegiatan OPD,”ujar dr Anna Rahmadia.(Buyuang roni)
