LIMAPULUH KOTA, Marapi Post.com-Kendati Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barfat, Tahun 2026 diproyeksi bertambah Rp9,6 miliar, namun anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar tetap mempertanyakan beberapa sumber PAD tidak dimasukan dalam hitungan kenaikan yang sudah ada.
Hal ini disampaikan juru bicara fraksi Golkar kata Defrianto Ifkar dalam pandangan umum DPRD Senin (7/9-2026) semula ditargetkan sebesar Rp150,26 miliar dalam APBD induk, naik menjadi Rp159,86 miliar.
Fraksi berlambang pohon beringin itu mempertanyakan, kenapa target PAD yang naik, hanya target retribusi daerah.
Kenapa, Pajak Daerah, seperti dari sektor Pajak MBLB, PBB-P2, BPHTB, dan opsen PKB tak naik targetnya? Kenapa pula, Lain-Lain PAD yang sah, seperti dari sektor Pendapatan Bunga, tak beringsut targetnya,
Defrianto mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky, juga mempertanyakan lebih lanjut, soal kenaikan target PAD dari sektor retribusi daerah.
“Apakah kenaikan ini masih disebabkan karena pendapatan BLUD Dinas Kesehatan dan RSUD dicatat sebagai retribusi pelayanan kesehatan, bukan lain-lain PAD yang sah? Kami minta, pertanyaan ini, dijawab tuntas,” kata Defrianto Ifkar dihadapan Wabup Ahlul Badrito.
Sayangnya, Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang yang datang beberapa jam kemudian ke gedung DPRD, belum menjawab secara keseluruhan pertanyaan Fraksi Partai Golkar. Disebabkan, jarak atau selang waktu penyampaian pandangan umum fraksi, dan jawaban bupati hanya beberapa jam saja.
Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam jawabannya Bupati Safni, menyampaikan jawaban, ia menyadari, jawabannya itu belum memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat. Paripurna ini hadir bersama Asisten dan para Kepala OPD.
Dijelaskan, perubahan APBD terkait PAD, terdapat penambahan sebesar Rp9,6 miliar. Hal ini merupakan penambahan jumlah target retribusi daerah dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
“Kami menyadari, bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat. Hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, tentunya dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran, sangat kami hargai,” kata Bupati Safni Sikumbang. (DS)
Kenapa, Pajak Daerah, seperti dari sektor Pajak MBLB, PBB-P2, BPHTB, dan opsen PKB tak naik targetnya? Kenapa pula, Lain-Lain PAD yang sah, seperti dari sektor Pendapatan Bunga, tak beringsut targetnya,” kata Defrianto Ifkar, juru bicara Fraksi Partai Golkar, saat menyampaikan pandangan umum terhadap Nota APBD 2026, Senin (7/9/2026).
Defrianto mewakili empat rekan sefraksinya, yakni Doni Ikhlas, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky, juga mempertanyakan lebih lanjut, soal kenaikan target PAD dari sektor retribusi daerah.
“Apakah kenaikan ini masih disebabkan karena pendapatan BLUD Dinas Kesehatan dan RSUD dicatat sebagai retribusi pelayanan kesehatan, bukan lain-lain PAD yang sah? Kami minta, pertanyaan ini, dijawab tuntas,” kata Defrianto Ifkar dihadapan Wabup Ahlul Badrito.
Sayangya, Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang yang datang beberapa jam kemudian ke gedung DPRD, belum menjawab secara keseluruhan pertanyaan Fraksi Partai Golkar. Disebabkan, jarak atau selang waktu penyampaian pandangan umum fraksi, dan jawaban bupati hanya beberapa jam saja.
Ditegaskan Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang menegaskan, perubahan APBD terkait PAD, terdapat penambahan sebesar Rp9,6 miliar. Hal ini merupakan penambahan jumlah target retribusi daerah dari retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan retribusi pemakaian kekayaan daerah.
“Kami menyadari, bahwa tanggapan serta penjelasan kami belum memenuhi harapan anggota dewan yang terhormat. Hal-hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, tentunya dapat kita bahas dalam agenda selanjutnya. Segala masukan dan saran, sangat kami hargai,” kata Bupati Safni Sikumbang.[NASA]
