BUKITTINGGI, marspipost.com-Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera gelar rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja. Kegiatan ini digelar Jumat (1/11/2024), penyelenggaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), dilaksanakan di Balairuang Rumah Dinas Wali Kota di Belakang Balok.
Pjs Ketua TP PKK Kota Bukittinggi, Ny Hj Merry Hani Rustam dalam materinya memapaparkan, PKK memiliki peran penting untuk mensukseskan setiap program Pemerintah termasuk program penekanan angka stunting yang kini tengah gencar. PKK merupakan ujung tombak agar tercapai keberhasilan setiap program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bukittinggi, dengan alasan, hanya PKK yang mampu menggapai seluruh sektor dan seluruh tingkat masyarakat.
“Kita sangat membutuhkan dukungan untuk menekan angka Stunting dari seluruh elemen masyarakat. Penurunan angka Stunting tidak akan tuntas jika hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, tetapi haruslah bekerjasama dengan Pemerintah Kecamatan dan kelurahan agar percepatan dapat terlaksana dengan maksimal. Dan tak kalah pentingnya dengan memberdayakan Kader PKK dalam melaksanakan Program dari Pemerintah yakni penekanan angka Stunting”, ungkapnya
Paparan Pjs TP PKK Kota Bukittinggi menjelaskan, ada beberapa dampak stunting yang dapat dilihat terhadap anak. Diantaranya dapat dilihat, terjadinya gangguan pertumbuhan (berat lahir rendah, kecil, kurus, pendek).
Terjadi hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan juga gangguan metabolik ketika sudah dewasa. Tapi stunting tidak beresiko penyakit ini menular, tegasnya, penyakit ini tidak menular. Agar tidak menimpa, karena itu semua kita perlu kepedulian bersama berupaya melakukan pencegahan. Kecukupan gizi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi Stunting, .
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Nauli Handayani, menjelaskan, rapat koordinasi ini dihadiri SKPD terkait, Camat, Lurah TP PKK Kecamatan dan ketua TPPS Kelurahan serta Tim Pendamping Keluarga TPK yang terdiri dari kader KB kader PKK dan bidan. Rakor bertujuan memperkuat tim pendampingan keluarga beresiko stunting sebagai bagian dari program percepatan.[*/lk]
