PARIT MELINTANG, marapipostcom-Angka prevalensi stunting Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, tahun 2022 masih berada pada angka 28,3 persen dari bayi yang berumur 5 tahun. Tiap tahun Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman harus bekerja keras untuk menurunkan prevelensi stunting, paling tidak 2,7 persen.
Sedangkan pemerintah pusat meinginkan angka stunting itu menjadi 14 persen pada tahun 2024.Terkait hal itu, pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pemulihan Stunting di daerah itu, Kamis (16/2/2023) di Hall IKK. Kantor Bupati.
Wakil Bupati Padang Paiaman sekaligus Ketua Stunting, Rahmang memimpin rapat tersebut mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi mandat PP No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, terutama terkait denga npemantauan, evaluasi dan pelaporan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan penuruna stunting di daerah itu.
Ia menyebutkan, pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024. Strategi penurunan stunting di Kabupaten Padang Pariaman juga sudah ditetapkan bersamaan dengan strategi nasional percepatan penurunan stunting sesuai PP Nomor 72 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah tersebut mendorong sejumlah langkah, seperti peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan terkait program penurunan angka stunting di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.
Ia menyebutkan, bahwa pemerintah saat ini terus menekankan agar setiap pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting harus dipastikan bahwa intervensi kegiatan yang dilakukan tepat sasaran keluarga berisiko stunting, sampai ke masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Semuannya ini harus juga dipastikan semua intervensi yang dilakukan oleh 7 OPD yang ada dilingkungan pemerintah daerah Padang Pariaman yakni, Dinas Kesehatan, dinas PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, DPPKB, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan. Selain itu Camat dan Walinagari agar focus untuk pencapaian target ini,” sebut Ketua Stuntig Daerah Rahmang usai memimpin rapat tersebut.
Artinya, agar intervensi kegiatan kegiatan yang dilakukan ke 7 OPD sampai ke Kecamatan dan Nagari-ngari lokus lokus prioritas stunting yang telah ditetapkan benar-benar dipastikan sampai ke masyarakat sasaran. “Hasil kegiatan ini sebagai bahan untuk penyusunan draf laporan dalam kegiatan tersebut guna progress percepatan penuruna stunting dan akan diminta masukan,” sebut Rahmang.
Ia menegaskan, upaya percepatan penurunan stunting ini memerlukan komitmen yang kuat dari kita semua, serta tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga saja, atau hanya dari unsur pemerintah pusat saja tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, dan mitra pembangunan, sehingga target menurunkan prevalensi stunting hingga 14% pada tahun 2024 dapat tercapai.
“Sebelum kita menindak lanjuti permasahalan tersebut, hendakanya kita yakinkan bahwa data kita ini bisa dipercaya dan bisa dipertanggung jawaban, agar nantinya ketika ada masukan masukan dari pihak lain, da ketika kita mempunyai data yang akurat, terukur dan terarah, kita bisa tawar menawar dengan data yang ada,” tutup Rahmang.
Sementara itu, Kadis Pegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Epi Delita menambahkan, pihaknya bersama Bappelitbangda sebagai koordinator dan tim Percepatan Pemulilhan Stunting akan turun pada bulan ini.
“Kami bersama tim dan masing-masing OPD akan turun pada minggu terakhir bulan Februari ini guna menindaklanjuti permasalahan tersebut,” sebut Epi Delita. Anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan tersebut, berasal masing-masing OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
Ia menyebutkan, sementara daerah ini untuk lokus stunting pada tahun 2023 sebanyak 26 nagari. Namun, pihaknya lebih focus kepada data yang ada pada dinas kesehatan.”Data yang didapat dari Dinas Kesehatan keluarga yang berisiko stunting sebanyak 2664 warga dari 26 nagari.
“Data kami tungggu dari msing-masing korong yang ada dinagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman agar sesuai dengan data nama dan alamat (by name and by address) kami terima. Dari data tersebut inilah yang perlu didampingi tim pendamping keluarga”, jelas Epi Delita.
Tim pendamping keluarga adalah, kader PKK, kader KB dan kader Bidan Desa dibawah koordinasi DPPKB Kabupaten Padang Pariaman yang langsung menuju ke warga yang by name an by addres di masing-masing korong itu.
Sehingga diharapkan, dalam waktu enam bulan daari Februari hingga September 2023, diyakini akan terjadi penurunan angka stuting di daerah itu, dan disaat Tim Stunting turun sekitar awal bulan Oktober kemungkinan data yang telah diperoleh secara pasti angka stunting di daerah itu terjadi penurunan.[*/lk]
