LUBUK BASUNG, Marapi Post-Sudah dua kali musim haji calon jamaah haji Kabupaten Agam, Sumatera Barat tidak berangkat menunaikan ibadah haji ke Mekkah Mukharamah. Kalau tahun sebelumnya dengan alasan pandemi Covid-19.
Kepala Kemenag Agam, melalui Pejabat Fungsional Umum Penyelenggara Haji dan Umrah (PFU PHU), Ria Satya Meilinda mengatakan pembatalan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMN) Nomor 660 Tahun 2021.
“Jika tahun 2020 kan juga, tahun ini dibatalkan lagi keberangkatan dibatalkan”, dalam keterang persnya sewcara tertulis, Rabu (9/6/2021). 430 calon jemaah haji yang gagal diberangkatan itu calon jamaah haji yang mendaftar November-Desember 2011 digagalkan surat Kementerian Agama (KMA) RI Nomor 660 tahun 2021.
Menyikapi kegagalan kenerangkatan calon jamaah haji diberangkatkan ke tanah suci, dilansir BENTENGSUMBAR.COM, Kamis (10/6/2021), kisruh yang dikirimkan Kedubes Arab Saudi yang ditujukan kepada Pimpinan DPR RI yang menyatakan bahwa seolah-olah Arab Saudi belum memutuskan apapun terkait kuota haji, dapat tanggapan dari KNPI
Dilansir BENTENGSUMBAR.COM, Kamis (10/6/2021), Ketua Umum DPP KNPI, Abdul Aziz memberikan pandangan terkait hal itu, saat ditemui wartawan di sela sela acara halal bi halal KNPI dan OKP nasional di Ritz Carlton Hotel, Kuningan, Jakarta, Rabu (9/6/2021).
“Menurut saya pihak Saudi jangan seolah cuci tangan lewat pernyataan dubesnya, hal ini tentu membuat pemerintah Indonesia seolah pihak yang tidak siap memberangkatkan jamaah haji tahun ini, dan menurut kami hal ini harus diluruskan”, ujar Abdul Aziz.
“Setahu saya, pemerintah Indonesia sudah memberikan tenggat waktu perihal kuota jamaah kepada pihak Saudi sampai tanggal 28 Mei 2021, namun sampai hari inipun saya dengar tidak ada jawaban juga”, terang Abdul Aziz.
“Hal ini sama seperti surat yang mereka kirimkan bahwa pemerintah saudi belum memberikan instruksi apapun terkait kuota. Kasihan dong pemerintah kita, selalu disalahkan rakyat, padahal pihak Saudi yang tidak kasih kepastian,” lugasnya.
Katanya, KNPI sangat concern terhadap hal ini, karena sangat sensitif, soalnya urusan ibadah semata. Logikanya bagaimana mungkin pemerintah mempersiapkan akomodasi jamaah haji kalau sampai saat inipun tidak ada kepastian kuota dari saudi.
“Jadi apabila pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim jamaah, saya kira itu adalah langkah yang tepat untuk mengamankan jamaah indonesia. Sebagai wakil dari Pemuda Nasional, saya meminta pihak Saudi untuk mengevaluasi dubesnya. Jangan sampai buat gaduh dan kalau tidak kasih kuota ya bilang saja secara gamblang. “Jangan digantung begini, ini kan hanya membuat kegaduhan di tengah masyarakat saja”, kritik Abdul Azis.
KNPI meminta pihakSaudi untuk lebih fair dalam pengelolaan kuota haji. Selain itu KNPI menuntut Dubes Saudi untuk Indonesia mengklarifikasi dan meminta maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat indonesia atas kegaduhan yg sudah terjadi.
“Ya, kalau tuntutan kami tidak ditanggapi kami akan segera gelar aksi di kedubes saudi, karena rakyat berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi, supaya tidak menjadi polemik juga ditengah masyarakat,” pungkas Abdul Azis.(*)
