AGAM, Marapi Post.com-Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, minta Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi serangan hama tikus yang sangat meresahkan petani.
Selain pengendalian hama, Fraksi Gerindra juga mendorong kajian terhadap pola pengelolaan lahan dalam program Sawah Pokok Murah (SPM), serta mempertimbangkan bantuan bagi petani yang terdampak parah.
Masriko Andri Dt. Rajo Endah, menjelaskan Minggu (20/9/2026), menjelaskan, saran tersebut disampaikan, sesuai dengan keadaan konkret saat ini. Disampaiakn juru bicara Fraksi Gerindra, Masriko Andri, Dt. Rajo Endah pada paripurna Kamis (17/9/2026) di DPRD Agam, Jl. Sudirman Nomor Lubuk Basung.
Saran itu menekankan pentingnya evaluasi secara serius terhadap berbagai faktor yang diduga berkontribusi terhadap meningkatnya populasi hama tikus di Kabupaten Agam.
Menurut Fraksi Gerindra, kajian teknis dan ilmiah diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab serangan hama, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pola pengelolaan lahan dan pelaksanaan program SPM.
Fraksi Gerindra menegaskan, pihaknya tidak ingin menyimpulkan bahwa program SPM menjadi penyebab serangan hama tikus tanpa didukung hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, apabila terdapat dugaan bahwa keberadaan jerami atau pola pengelolaan sisa tanaman dalam pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung berkembang biaknya hama tikus, pemerintah daerah diminta segera melakukan penelitian dan merumuskan solusi.
“Jangan sampai keberhasilan sebuah program hanya diukur dari pelaksanaan dan capaian administratif, sementara dampaknya terhadap petani di lapangan tidak teridentifikasi dan tidak tertangani,” demikian penekanan Fraksi Gerindra.
Petani Hadapi Serangan Hama dan Kekurangan Air
Persoalan yang dihadapi petani Agam saat ini tidak hanya berkaitan dengan serangan hama tikus. Kondisi musim kemarau juga menyebabkan ketersediaan air untuk persawahan semakin sulit.
Di sejumlah lokasi, petani bahkan harus melakukan “Batanggang” (Jaga Air Sawah) dimalam hari di saluran irigasi demi memastikan air dapat mengalir ke sawah mereka.
Situasi tersebut menunjukkan beratnya tantangan yang dihadapi petani dalam mempertahankan tanaman dan mengupayakan hasil panen.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemkab Agam tidak menunda langkah penanganan. Pengendalian hama secara terpadu, pendampingan kelompok tani, penyediaan sarana pengendalian hama, serta koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, penyuluh pertanian dan masyarakat dinilai perlu segera diperkuat.
Usulkan Bantuan bagi Petani Terdampak Parah
Selain penanganan teknis, Fraksi Gerindra juga menyarankan Pemkab Agam mempertimbangkan pengalokasian anggaran bantuan sosial nonbencana bagi petani penggarap yang mengalami dampak berat akibat serangan hama tikus.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi petani, terutama bagi mereka yang mengalami gagal panen atau penurunan hasil panen secara signifikan, hingga memasuki musim panen berikutnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menekankan bahwa mekanisme penyaluran, kriteria penerima, bentuk bantuan dan dasar hukum harus disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah, menurut Fraksi Gerindra, harus hadir ketika masyarakat petani menghadapi kesulitan ekonomi akibat persoalan pertanian. Jangan sampai petani yang telah bekerja selama berbulan-bulan justru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya karena hasil panen yang tidak sesuai harapan.
Infrastruktur Rusak dan Pelayanan Dasar Jadi Perhatian
Dalam penyampaian pandangannya, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan kualitas pelayanan publik secara prima, serta percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
Hal tersebut diminta menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah diharapkan memastikan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar dan keselamatan masyarakat memperoleh prioritas dalam pelaksanaannya.
Dorong Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
Fraksi Gerindra turut mengingatkan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program Pemkab Agam dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat dukungan anggaran pusat bagi Kabupaten Agam, melalui komunikasi intensif, koordinasi yang kuat, serta sosialisasi program secara berkelanjutan.
Sejumlah program yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana melalui tambahan Transfer ke Daerah (TKD), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), rehabilitasi sekolah negeri, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta berbagai program pemerintah pusat lainnya.
Fraksi Gerindra berharap berbagai program tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Agam.
Serangan hama tikus, keterbatasan air irigasi, dan ancaman penurunan hasil panen menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Fraksi Gerindra mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya melakukan penanganan di lapangan, tetapi juga mengevaluasi program pertanian dan mempertimbangkan perlindungan ekonomi bagi petani terdampak.[lk]
