BATUSANGKAR, Marapi Post-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan satuan pendidikan agar memperkuat koordinasi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) sekolah di Kabupaten Tanah Datar.
Hal itu disampaikan Wabup Tanah Datar, Sumatera Barat, Ahmad Fadly, Senin (28/9/2026) ketika Exit Meeting Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Tanah Datar terhadap Pengelolaan BOSP Mendukung Pemenuhan Layanan Pendidikan Tahun 2025 sampai dengan Semester II Tahun 2026 di Indojolito Batusangkar.
Hasilnya, tutur wabup, akan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, meningkatkan kapasitas SDM BOSP di tingkat satuan pendidikan dan memastikan pelaporan realisasi dana BOSP dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan berlaku.
Wabup mengapresiasi dan ber terima kasih kepada BPK RI Perwakilan Sumbar telah melaksanakan tugasnya di Kabupaten Tanah Datar Luhak Nan Tuo.
Untuk itu, sebut Ahmad Fadly, kehadiran BPK RI merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata keuangan daerah transparan, tertib dan akuntabel khususnya dalam pengelolaan BOSP menyentuh layanan pendidikan di satuan pendidikan, makanya kami menyampaikan terima kasih kepada BPK RI.
Mengakhiri sambutannya Wabup menyampaikan permohonan maaf jika selama menjalakan tugasnya di Kabupaten Tanah Datar, terdapat kekurangan dan kendala.
Sementara itu Pengendali Teknis BPK RI Perwakilan Sumbar Weliya Elfajri menyampaikan, dalam melaksanakan tugas dalam jangka waktu 30 hari telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk Pemerintah Faerah Tanah Datar.
Dalam hal ini, ucap Ahmad Fadly, KPK memetakan 4 aspek utama penilaian integritas dan resiko dalam pengelolaan dana BOSP adalah transparansi dan perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa di Sekolah, Keabsahan Laporan Keuangan dan Administrasi, dan Pengelolaan serta Penggunaan Dana.
Hadir dalam aktivitas itu, Sekda Abdurahman Hadi, Asisten Administrasi Umum Sri Mulyani, Inspektur Kabupaten Tanah Datar Helfy Rahmy Harun, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Alfi Hidayati, Kepala OPD, dan undangan.[emer]
