BATUSANGKAR, marapipost.com-Rapat Koordinasi (Rakor) pendataan Hunian Tetap (Huntap) bagi korban bencana hidrometeorologi secara virtual, Rabu (15/4/2026) diikuti Wakil Bupati Tanah Datar, Sumatera Barat Ahmad Fadly sekaligus didampingi kepala OPD di Ruang Pimpinan di kantor Bupati Tanah Datar Pagaruyung.
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, diikuti para gubernur, bupati, serta wali kota se-Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh juga dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, dan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Mendagri dalam arahannya menyampaikan, pemerintah telah menetapkan tiga klasifikasi Hunian Tetap (Huntap) untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, yaitu, Huntap insitu (pembangunan/perbaikan di lokasi semula), Huntap eksitu (relokasi ke lokasi pilihan atau swadaya), dan Huntap terpusat/komunal (pembangunan di lokasi baru dikoordinasikan pemerintah pusat dan daerah).
Dipaparkannya, jumlah usulan Huntap dari tiga provinsi di Sumatera, Sumatera Utara 7.321 unit, Aceh 28.876 unit, dan Sumatera Barat 2.824 unit.Dan masih ada beberapa daerah belum melengkapi rincian klasifikasi Huntap.
Untuk itu, Tito minta seluruh daerah usulannya belum lengkap agar segera melengkapi dalam satu minggu ke depan, sehingga dapat ditindaklanjuti dalam proses pembangunan.
Wabup Ahmad Fadly usai rakor menyampaikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengusulkan 353 unit Huntap bagi korban bencana.Namun, berdasarkan hasil verifikasi BPS, jumlah itu menjadi 316 unit.
Dikatakan dalam hal ini, kita telah mengajukan 353 unit Huntap, tetapi setelah diverifikasi BPS menjadi 316 unit.Selanjutnya, kita akan klarifikasi dan meminta rincian data itu ke BPS sebagai acuan untuk akan ditetapkan melalui SK nya, ucap Ahmad Fadly.
Ditambahkannya,seluruh usulan Huntap di Tanah Datar masuk dalam kategori Huntap eksitu, dengan rincian 82 unit bersifat terpadu dan sisanya mandiri.Huntap terpadu sedang dalam proses pematangan lahan dibiayai Danantara dan dilaksanakan PT Nindya Karya serta menghabis waktu selama tiga bulan.
Aktivitas Rakor dihadiri Asisten Ekobang Ten Feri, Kepala Dinas PUPR Mustika Suarman, Kepala Dinas Sosial PPPA Hendra Setiawan, Kabag Prokopim Roza Melfita, BPBD, Sekretaris Kominfo, perwakilan Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Tanah Datar.[emer]
