BUKITTINGGI, marapipost com-Tahapan logistik merupakan tahapan yang rawan terjadinya Pelanggaran Pemilu, oleh sebab itu Bawaslu bersama dengan jajaran sekretariat Pengawas Pemilu Kecamatan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pencegahan, pengawasan dan penanganan pelanggaran pada tahapan logistik.
Pengawasan yang dilakukan diantaranya memastikan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya itu tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat tujuan. Untuk itu Bawaslu Bukittinggi adakan rapat koordinasi pengawasan Logistik Pemilu 2024, Senin (11/12/2023) bertempat disalah satu Hotel.
Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi Ruzy Haryadi S.Ag.MA menyampaikan” Sebagai mana kita ketahui sekarang sudah berlangsung tahapan kampanye, di samping tahapan tersebut juga berlangsung tahapan pengadaan dan pendistribusian logistik, karena logistik ini perlu kita cermati bersama agar tidak ada masalah saat hari pencoblosan dan tidak menjadi permasalahan hukum di kemudian hari” ungkap ketua Bawaslu.
”Mari kita sama-sama terlibat dalan pengawasan ini, terkait kelengkapan pemungutan suara, ada Kotak suara, tinta, Segel, dan lain-lain itu kita lakukan pengawasan langsung”, ujarnya
”Bawaslu berkordinasi dengan KPU mengenai pengadaan logistik, di samping itu kita juga mengadakan analisis data ketepatan jumlah logistik dan keterpenuhan peralatan sudah sesuai atau belum, serta pendistribusian tepat waktu sehingga nanti kita laporkan ke KPU sesuai Pulbaket yang tidak sesuai dengan seharusnya”.
”Logistik ini menjadi tanggung jawab kita bersama, kalau logistik bermasalah peserta pemilu yang di rugikan, sementara kelengkapan pemilu hingga saat ini sudah ada di gudang KPU By Pass, dan sudah kita lakukan pengawasannya, yang datang pada tanggal 30 Oktober 2023 sebanyak 1.831 buah kotak suara dan masih ada kekurangan sebanyak 20 unit yang rusak atau basah dalam pengiriman dan di lakukan pengadaan baru oleh KPU, dan kemaren sudah ada informasi penambahan sebanyak 52 unit, sehingga untuk kebutuhan sudah ada di gudang KPU” terangnya.
Untuk itu Jajaran Pengawas Pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024 dapat tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan efisiensi.
Sebelumnya Koordinator Sekretariat Bawaslu Bukittinggi Harnes Asril, SE.MM Tujuan kegiatan Rakor pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024 Agar seluruh pihak yang menjadi penanggung jawab yang tergabung dalam Tim Fasilitasi baik Kota maupun kecamatan dapat melakukan pencegahan dan mengoptimalkan pengawasan pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu 2024.
“Meningkatkan Pemahaman Penanganan Pelanggaran Tahapan Logistik Bagi Panwaslu Kecamatan”, jelasnya.
Dalam Rakor ini Diperolehnya sebuah pemahaman terhadap mekanisme pencegahan, pengawasan dan penanganan dugaan pelanggaran pada tahapan Logistik pemilu tahun 2024.
Kegiatan Rakor pengawasan Logistik Pemilu tahun 2024 diikuti 34 peserta yakni, pengurus partai peserta pemilu tahun 2024 sebanyak 16 orang, Panwascam se Kota Bukittinggi sebanyak 9 orang terdiri dari unsur Polresta Bukittinggi, Kodim 03/04 Agam masing-masing satu orang dan dari Media 2 orang.[Yun.S]
