LUBUK BASUNG, Marapi Post-Bupati Agam, Sumatera Barat Dr Andri Warman, adalah orang akademis, justeru itu, bupati mengedepankan programkan peningkatan SDM bagi wali nagari dan perangkat wali nagari yang berpendidikan SLTA untuk masuk perguruan tinggi dengan biaya APBD Kabupupaten Agam atau dengan dibiayai dengan dana lainnya.
Hasrat Bupati Agam itu, belum pecah telur, artinya belum ada realisasi, sementara waktu terus berjalan, informasi yang berhasil dihimpun, tahun 2024 sudah masuk Pemilihan Legislati (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), kapan program Bupati Agam Dr Andri Warman ini akan dilaksanakan, belum dapat dipastika, sebab, tahun 2023 persiapan pilpres, pile, dan pilkada.
Habis tahun 2023, adalah tahun 2024, bila tidak perubahan dilangsungkan pilpres, pileg, dan setelah itu Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota), tentu saja tahun 2023, bakal disibukan dengan persiapan helat pileg, pilpres dan pilkada.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari (DPMPN) Kabupaten Agam, Asril, menjawab pertanyaan Media Online Marapi Post (marapipost.com) diruang kerjanya di Dinas DPMPN Kamis (11/8/2022), mengakui belum ada wali nagari dan perangkat nagari di Kabupaten Agam yang disekolahkan.
Hingga berita ini diturunkan, benar belum ada terlaksana program Bupati Agam menyekolahkan wali nagari dan perangkat nagari sebagaimana diucapkan bupati beberapa waktu lalu, sebagaimana yang dimuat pada berbagai media sebelum-sebelumnya.
“Iya!, belum ada wali nagari dan perangkat nagari di Kabupaten yang disekolahkan Bupati Agam ke perguruan tinggi dengan biaya APBD, dengan alasan anggaran belum tersedia, tapi pada APBDP Agam, sudah diajukan, tapi apakah DPRD Agam menyetujui atau tidak, itu yang belum pasti”, jelas Asril.
Agar program bupati ini dapat dilaksanakan, jelas Asril, dibutuhkan calon mahasiswa satu rombongan belajar (Rombel) sebanyak 30 orang calon mahasiswa. Apabila DPRD Kabupaten Agam menyetujui, perkuliahan dimulai semester ganjil 2022/2023.
Sebagai persiapan jelang ada keputusan anggaran ini, terang Asri, sudah direkrut calon mahasiswa dari perangkat nagari melalui seleksi uji kopetensi. Yang sudah mendaftar, sebut Asril, baru 13 orang, dibutuhkan 30 orang, bearti masih kurang 17 orang lagi.
Yang jadi persoalan untuk realisasi program ini, adalah terhadap wali nagari, kalau untuk perangkat nagri tidak ada masalah. Permasalahan bagi pejabat wali nagari, wali nagari ini dipilih satu kali 6 tahun, sedang kuliah untuk strata 1, dibutuhkan waktu sekitar 5 tahun, ini yang problem, kata Asril.
Tapi bagi wali yang baru terpilih, atau wali nagari yang baru menjalankan tugasnya satu tahun tidak ada masalah, tapi bagaimana dengan wali nagari yang telah menjalankan masa tugasnya dua tahun keatas, tentu saja, sudah habis masa jabatan (masa tugas)nya ia masih belum tamat pendidikan, jelas Asril.
Untuk menyekolahkan 30 mahasiswa berasal dari wali nagari dan perangkat nagari itu dibutuhkan dana untuk satu orang Rp20 juta per semester, untuk tahun Rp40 juta, untuk 30 mahasiswa Bupati Agam harus menyediakan anggaran Rp120 juta pertahun. Kuliah dizaman sekarang tidak sesulit dahulu, sebab mengikuti perkuliahn kebanyakan melalui zoom saja, adakalanya juga ada tatap muka, jelas Asril.(lk)
