PASAMAN BARAT, Marapi Post-Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022, Kecamatan Kinali, Kabupaten Agam usulkan 37 perencanaan pembangunan untuk tahun 2023 yang telah memiliki kelengkapan sesuai hasil input aplikasi SIPD.
Usulan ini akan diurutkan berdasarkan prioritas, sehingga usulan tersebut menjadi output pada musrenbang Kecamatan Kinali yang sudah dilaksanakan.
Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi dalam sambutannya saat membuka (Musrenbang) 2022 Kecamatan Kinali tersebut menekankan, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah program bersama masyarakat Pasbar.
Visi misi bupati Pasbar yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman Barat, merupakan program bersama.
Visi misi lain lanjutnya, terutama dibidang keagamaan seperti magrib mengaji, jumat berkah, pendirian rumah tahfidz dan program lainnya seperti berobat gratis, dan program terbaru yaitu program tahfidz bagi murid Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang akan launching di 14 Februari mendatang harus menjadi pedoman.
“Titik peningkatan pembangunan untuk mewujudkan Pasaman Barat yang bermartabat, agamais, maju dan sejahtera program ini diajukan ke RPJM.
Untuk itu, RPJMD adalah program kita bersama. Jika ada yang menyimpang dan tidak sejalan dengan Pemda Pasbar, akan kita musyawarahkan. Selain itu juga ada magrib mengaji, berobat gratis di Puskesmas, semuanya sudah menjadi program Pemda Pasbar. Jika visi misi ini gagal, kita semua ikut gagal,” ungkap Hamsuardi, Rabu (9/2) di Gedung Sayang Tak Sudah, kantor camat Kinali.
Bupati Hamsuardi berharap pembangunan tahun ini tidak mengalami kendala di lapangan. Musrenbang Kecamatan Kinali dimulai dari musyawarah nagari, dan membawa usulan yang telah dipilih dan disaring untuk didiskusikan pada musrenbang tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Harnina Syahputri menjelaskan Pendekatan dan mekanisme perencanaan dan pembangunan di tahun 2023 ada 4 macam, yakni pendekatan perencanaan teknokratik, partisipatif, politis, serta perencanaan atas-bawah dan bawah-atas.
“Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan merupakan implementasi pendekatan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan perencanaan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi hingga nasional,” kata Harnina.
Titik penting Musrenbang lanjutnya, adalah musyawarah di nagari. Setiap usulan yang diajukan oleh nagari, nantinya harus dilengkapi dengan proposal. Menurut data usulan Kecamatan Kinali, usulan yang masuk sebanyak 59 usulan, dengan usulan yang diteruskan sebanyak 32, yang ditolak sebanyak 21 dan yang dikembalikan sebanyak 6 usulan dengan keterangan data dukung yang belum lengkap.
Selain itu, Camat Kinali M. Bona Fatwa menegaskan musrenbang pada hari itu sudah melewati rangkaian proses perencanaan tingkat kecamatan. Mulai dari penggalian gagasan tingkat kejorongan pada September hingga November 2021, Musyawarah Nagari Katiagan dan Musrenbang Nagari Katiagan pada Desember 2021, hingga Musrenbang Nagari Kinali pada 19 Januari 2022.
Untuk perencanaan pembangunan tahun 2023 tingkat kecamatan, sebagaimana hasil input aplikasi SIPD terdapat 37 usulan yang memiliki kelengkapan. Usulan inilah yang akan diurutkan berdasarkan prioritas, sehingga menjadi output musrenbang kecamatan yang dilaksanakan.
“Ini merupakan usulan kebutuhan dasar dari masyarakat dan beberapa diantaranya untuk membuka dan melancarkan akses ketertinggalan seperti di Jorong Mandiangin, Katiagan dan Limpato. Kami sangat berharap, usulan pembangunan ini dapat diakomodir oleh Pemda melalui sumber pendanaan kabupaten maupun diteruskan ke provinsi ataupun nasional,” sebut M. Bona Fatwa.
Disamping itu, tokoh masyarakat Yulisman berharap agar Nagari Mandiangin Kecamatan Kinali, tidak lagi menjadi daerah terisolir. Ia juga berharap, program pembangunan yang tertunda ditahun sebelumnya dapat diakomodir dan prioritas yang telah diusulkan dapat diputuskan berdasarkan pertimbangan bersama.
“Jangan berpikir secara sektoral, saya berharap mandiangin tidak terisolir lagi. Kami masyarakat Kinali, mengajak mari sama-sama memikirkan Kinali. Kami berharap program yang tertunda bisa diakomodir. Jika ada usulan prioritas mari sama-sama kita pertimbangkan,” harap Yulisman.
Turut hadir dalam Musrenbang, Kepala OPD, Kapolsek, Danramil, Unsur Forkopimca, Pj wali nagari, Jorong, Kepala UPT se Kecamatan Kinali, Ketua TP PKK Kecamatan dan nagari, Ketua KAN, Bamus, bundo kanduang, dai nagari, forum pemerhati disabilitas, tokoh masyarakat dan stakeholder terkait lainnya.(Buyunang Roni)
