SOLOK SELATAN, Marapi Post-LSM Masyarakat Independen Peduli Solok Selatan (Mipedass) akan melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Solok Selatan kedepannya.
Hal itu berdasarkan hasil rapat pengurus Mipedass yang dipimpin ketuanya, Syukrial Syukur Dt. Majo Basa di sekretariat Mupedass Rawang Muaralabuh Sabtu (30/10/2021). Menurut mantan wartawan senior Haluan Padang itu, pengawasan itu terkait dengan program yang tercantum dalam AD/ART Mipedas yang telah di akta notariskan dan telah tetdaftar di Kemenkumham.
Program tersebut meliputi pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan masyakat yang bermanfaat, memfasilitasi keinginan masyarakat berbasis pemberdayaan, pendidikan, pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
Saat ini LSM Mipedass Solok Selatan tengah menginventarisir beberapa permasalahan dan kejanggalan yang terjadi di Pemkab Solok Selatan terkait kebijakan yang merugikan masyarakat.
Beberapa contoh kebijakan yang tidak berdasarkan kajian dan pertimbangan yang matang serta tidak melihat kondisi keluarga mereka secara adil dan bijaksana.
Diantaranya adalah pelaksanaan mutasi pegawai, khusunya guru, dimana guru yang selama ini bertugas di Kecamatan Sungipagu lama dipindahkan ke Kecamatan Sangir lama dan jauh ke pelosok, sehingga menimbulkan keresahan dikalangan para pendidik saat ini. Bahkan yang lebih ironis lagi ada guru yang maupun pensiun sebulan atau dua bulan lagi juga terimbas gelombang mutasi.
Tidak hanya mutasi guru, tapi mutasi pejabat, dimana Mipedass menilai, bahwa penempatan pejabat tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, profesi dan keahlian mereka, namun dinilai berdasarkan kedekatan keluarga, bahkan terkesan bedasarkan politik twrkait demdam pilkada, kata Syukrial Syukur.(aj)
