PADANG, Marapi Post-Tidak terhalang dengan lebatnya hujan, Organasasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumatera Barat dan Pergerakan Milenial Minang (PMM) menggelar aksi, meminta penegak hukum kepolisian mengusut tuntas kasus tanda tangan yang menyeret nama gubernur Sumatera Barat.
Aksi yang digelar Rabu (29/9/2021) itu juga mereka sebut sebagai solidaritas terhadap ketua umum IMM Sulawesi Utara yang mendapat pemukulan dari aparat kepolisian saat melakukan aksi unjuk rasa di Sulawesi Tenggara.
Masa Aksi membawa atribut dan spanduk yang bertuliskan “Usut tuntas kasus yang menjerat nama gubernur Sumbar dan segera panggil gubernur untuk di mintai keterangan”, tertulis di spanduk tersebut.
Dalam guyuran hujan yang lebat puluhan masa aksi berorasi di halaman Mapolda Sumbar dengan tertib, tidak berselang lama pihak kepolisian yang berpakaian preman tiba menorobos barisan mengambil atribut aksi dan terjadi masa aksi menjadi ricuh dengan pihak kepolisian.
Kordinator aksi sekaligus Ketua Umum IMM Cabang Padang Rahmad Hanafi mengungkapkan keterangan kepada awak media. “Pada awalnya kami melakukan aksi dan orasi dengan tertib dalam guyuran hujan yang lebat, tidak berlangsung beberapa lama, tiba-tiba polisi berpakaian preman datang menembus barisan mengambil atribut kami”, terang Rahmad Hanafi.
Terang Rahmad Hanafi, akibat tindakan tersebut masa aksi menjadi ricuh, pendemo menilai tindakan yang dilakukan adalah telah mencederai marwah demokrasi, padahal kita datang mendukung penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dengan cepat, agar tidak menjadi gorengan para politisi yang berujung kepada kericuhan publik. ujar Hanafi Ketua Umum IMM Kota Padang.
“Kami dan tidak ingin terjadi hal itu, karena dingin kami ambil keputusan membubarkan diri untuk sementara, dan berdiskusi sembari menenangkan masa kami, melihat masa kami sudah tenang kami ambil keputusan melanjutkan aksi dalam guyuran hujan yang lebat itu”, terang Rahmad Hanafi.
Ketua Umum Pergerakan Milenial Minang (PMM) Fikri Haldi, ia bersama rekannya mendorong pihak kepolisian Agar profesional mengusut tuntas kasus ini, dan meminta segera memanggil gubernur Sumbar untuk dimintai keterangan.
“Kami mengecam tindakan represif yang kami terima, dan kami akan mengkonsolidasikan untuk turun kembali, karna kami melihat ada kejanggalan dengan lambannya proses kasus ini, tutur Fikri Haldi.(*/rel)
