LUBUK BASUNG, Marapi Post-Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis (21/1/2021) gelar forum konsultasi publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022. Acara itu digelar di Aula Bappeda Kabupaten Agam di Jalan Sudirman Padang Baru Lubuk Basung. Dilaksanakan dua cara, tatap muka dan daring.
Kepala Bappeda Kabupaten Agam, Welfizar menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mencari kesepakan terhadap arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Agam untuk tahun anggaran pada 2022 akan datang.
Suasana pelaksanaan konsultasi publik di Bappeda Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Kamis 21 Janurai 2021.
Rancangan awal RKPD Kabupaten Agam, akan lebih spesifik lagi setelah menerima usulan masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Kita harapkan forum ini dapat memberikan masukan dan saran menyusun kebijakan pembangunan daerah tahun 2022 mendatang”, ujarnya Welfizar.
Tahun 2022, jelas Welfizar, adalah tahun awal bekerja bupati dan wakil bupati baru. Rancangan RKPD harus disinkronkan, tidak bertentangan dengan visi-misi gubernur dan presiden RI, dengan harapan arah pembangunan benar-benar tercapai sesuai sasaran disertai kemampuan keuangan daerah.
Target khusus atau misi yang jadi prioritas program kerja bupati, dan sinkron dengan program pemerintah pusat adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, membangun perekonomian masyarakat yang kokoh, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing, meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani.
Sekda Kabupaten Agam Drs. H. Martias Wanto, M.M, menjelskan, berbagai permasalahan pembangunan ditengah keterbatasan alokasi anggaran, jadi tantangan daerah kedepan, tapi dengan tetap mengutamakan penyelamatan kesehatan sebagai pondasi ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat.
Dampak pandemi Covid-19, merubah berbagai sisi kehidupan. Penyelenggaraan pemerintahan juga mau tidak mau memangkas sebagian kegiatan, malah ada yang terpaksa ambil kebijakan membatalkan perencanaan yang sudah disusun tahun sebelumnya.
Kondisi seperti itu membutuhkan perencanaan kedepan harus siap pula untuk refocusing dan realokasi anggaran sesuai situasi dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan pembangunan tahun 2022 sangat dinamis dan akan bersifat situasional. “Situasi (covid-19) ketidakpastian ini harus kita sikapi bersama dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah ke depannya”, jelas Martias Wanto.(LUKMAN)
