PADANG PARIAMAN, marapipost.com-Satu tahun kepemimpinan pembangunan ekonomi berbasis event budaya dan pariwisata. Dukungan pemerintah pusat pun mulai terlihat melalui kehadiran sejumlah pejabat kementerian dalam berbagai event daerah. Dilansir Kominfo Padang Pariaman Sabtu (21/2/2026).
Revolusi Sanitasi: Menuju Daerah ODF. Capaian penting lainnya adalah deklarasi Padang Pariaman sebagai wilayah Open Defecation Free (ODF) pada 16 April 2025. Status bebas buang air besar sembarangan ini bukan sekadar prestasi sanitasi, tetapi juga mencerminkan perubahan perilaku masyarakat menuju lingkungan yang sehat dan bermartabat.
Saat Bencana Datang, Kepemimpinan Diuji. Di tengah berbagai capaian tersebut, ujian besar datang pada penghujung 2025. Banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah Sumatera, dengan Padang Pariaman termasuk daerah terdampak berat. Bencana hidrometeorologi ini menyebabkan kerugian sekitar Rp3,65 triliun, dengan 52 titik longsor, 77 titik banjir, 56 jembatan rusak, serta ribuan hektare sawah terdampak.
Dalam situasi darurat, JKA–Rahmat hadir langsung di garda terdepan. Distribusi logistik dilakukan hingga ke wilayah terisolasi seperti Korong Sipisang Sipinang, sementara lobi strategis ke pemerintah pusat menghasilkan dukungan konkret, di antaranya:
74 Unit hunian sementara (huntara) di Asam Pulau dan Batang Anai yang diresmikan Januari 2026. Dukungan dana pusat sekitar Rp500 miliar (tahap awal Rp204 miliar) untuk normalisasi 12 titik SPAM prioritas guna memulihkan layanan air bersih sebelum Lebaran 2026.
Dukungan Nasional dan Solidaritas Pusat. Respons cepat pemerintah daerah turut menarik perhatian nasional. Sejumlah menteri melakukan kunjungan langsung ke Padang Pariaman, bahkan Presiden RI Prabowo Subianto turut hadir dalam masa tanggap darurat.
Audiensi intensif Bupati JKA di Jakarta menghasilkan dukungan pemulihan infrastruktur, termasuk usulan pembangunan 237 unit hunian sementara tambahan bagi warga terdampak di 16 nagari.
Prestasi di Tengah Tantangan. Meski diterjang bencana, konsistensi birokrasi tetap membuahkan pengakuan nasional dan regional, antara lain. Bidang Informasi dan Komunikasi: Anugerah PWI 2026 atas komitmen mendukung kemerdekaan pers dan keterbukaan informasi.
Tata Kelola Keuangan: Opini WTP ke-12 serta penghargaan KPPN atas pengelolaan Dana Desa dan DAK Fisik terbaik. Kesehatan & Sanitasi: Deklarasi ODF serta sertifikat eliminasi Filariasis dan bebas Frambusia.
Kebudayaan: Pengakuan nasional Makam Syekh Burhanuddin sebagai Cagar Budaya Nasional serta penetapan WBTBI untuk tradisi Katumbak, Maniliak Bulan, dan Indang Tigo Sandiang.
Peran Sosial PKK dan Sinergi Masyarakat. Dalam pembangunan dan penanganan bencana, Tim Penggerak PKK menjadi kekuatan sosial penting. Program bedah rumah, motivasi sosial, bantuan kemanusiaan, hingga inisiatif seperti Zero Pasung dan Zero Doses memperkuat kesejahteraan keluarga.
Saat bencana melanda, jajaran PKK turut turun langsung hingga ke pelosok nagari, memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan persoalan sosial tetap terpantau.
Dukungan elemen masyarakat-mulai dari ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, unsur Forkopimda, perguruan tinggi, hingga komunitas masyarakat — menjadi energi kolektif yang memperkuat kepemimpinan JKA–Rahmat dalam menahkodai Padang Pariaman.
Satu Tahun sebagai Pijakan Awal. Satu tahun pertama kepemimpinan JKA–Rahmat bukanlah garis akhir, melainkan fondasi awal pembangunan jangka panjang Padang Pariaman. Gaya kepemimpinan yang aktif, responsif, dan dekat dengan masyarakat menghadirkan optimisme baru.
Pembangunan fisik mulai bergerak, nilai sosial diperkuat, ekonomi rakyat berangsur bangkit, dan solidaritas masyarakat semakin teruji.
Sebagaimana kerap ditegaskan Bupati John Kenedy Azis, tujuan pembangunan bukan hanya kemajuan infrastruktur, tetapi menghadirkan Padang Pariaman yang kuat secara sosial, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan.[*]
