AGAM, marapipost.com-Aada media Sosial (Medsos) mengangkat pemberitaan, dugaan manipulasi data bantuan bencana pascabencana Nagari Salareh Aia Timur, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Medsos itu mengangkat judul “Kasus Dugaan Manipulasi Data Bantuan Pascabencana di Nagari Salareh Aia Timur Jadi Sorotan”. Ada issu, proses pendataan dan penyaluran bantuan pascabencana di Nagari Salareh Aia Timur itu, dewasa ini memicu sorotan tajam masyarakat. Issu itu, berpotensi pada kasus dugaan penyalah gunaan wewenang serta penyelewengan penetapan penerima bantuan pasca bencana.
Sejumlah warga mempertanyakan transparansi pemerintah nagari tercium dugaan adanya kolusi daftar penerima bantuan bencana. Sorotan muncul setelah beredarnya data memuat beberapa nama yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan, tapi dipaksakan, karena memiliki hubungan kekerabatan dengan Wali Nagari Salareh Aia Timur, Ahmad Fauzi.
Warga meminta penjelasan resmi dasar dan kriteria penetapan penerima bantuan tersebut sebagai mana mestinya. Ada warga yang menerangkan, kerusakan akibat bencana di wilayah Nagari Salareh Aia Timur hanya berdampak pada satu unit rumah, tapi dalam daftar penerima bantuan, tercatat beberapa nama lain, nah!, hal ini lah sangat diperlukan diverifikasi kembali, khususnya terhadap domisili dan status terdampak bencana.
Masyarakat di Salareh Aia hanya menginginkan keterbukaan informasi agar tidak menimbulkan polemik. Jika penetapan penerima bantuan telah sesuai aturan, maka tidak akan menimbulkan persoalan di tengah masyarakat. Pada petunjuk, satu penerima bantuan hunian sementara (huntara) terdapat beberapa nama lainnya tercatat dalam daftar penerima Dana Tunggu Hunian (DTH).
Tentu saja, untuk keabsahan data tersebut diperlukan klarifikasi pihak berwenang dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian data dengan menurut ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga mempertanyakan pengelolaan dana bantuan yang disebut berasal dari owner sakura syariah H Isman Tanjung.
Warga berharap penggunaan dana tersebut dapat dijelaskan secara transparan guna menghindari kesalah pahaman selama proses pemulihan pasca bencana berlangsung. Warga meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, untuk verifikasi serta evaluasi pendataan penerima bantuan.
Tujuannya, agar penyaluran bantuan terlaksana tepat sasaran, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Wali Nagari Salareh Aia Timur belum memberikan klarifikasi terhadap adanya dugaan ini.
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam juga terkesan tertutup dengan persoalan-persoalan di Agam, hingga kini belum pernah gelar jumpa pers untuk menjelaskan terhadap bencana di Kabupaten Agam, sudah berapa triliun dana yang dikucurkan untuk pemulihan bencana, termasuk besaran bantuan yang diterima.
Sekda Agam Dr. Mohd. Luthfi SH M. Si dikonpirmasi via WhatsApp, menjelaskan Senin (16/2/2026), sehubungan adanya informasi dari masyarakat, tentunya Pemerintah Daerah akan menindak lanjutinya, dengan memverifikasi laporan tersebut. Hasil nya akan ditindaklanjuti dengan perbaikan data yang ada.
Data kebencanaan tersebut diperoleh dari rangkaian tahapan pengecekan dan uji Publik dan apabila dalam proses waktu masih terdapat tidak validnya data maka dilakukan perbaikan perbaikan. Oleh sebab itu Sekda mengimbau masyarakat, jika memiliki informasi, segera melaporkan ke aparat Nagari, Kecamatan atau Kabupaten, tutur Sekda Kabupaten Agam, Dr. Muhammad Luthfi, SH, M. Si.[lk]
