AGAM, marapaipost.com-Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Villa Erdi, S.Sos, M.Si, didampingi jajaran kepala bidang, memimpin rapat koordinasi perdana bersama Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kabupaten Agam.
Rapat itu diselenggarakan di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, di Lubuk Basung, dengan tujuan untuk memperkuat sinergi, koordinasi, serta penanganan permasalahan sosial di daerah. Hms
Rapat koordinasi (Rakor) itu perdana dilaksanakan bersama seluruh Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Agam.
Rakor dibuka Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam, Villa Erdi, S.Sos., M.Si. Hal ini jadi momentum awal penyatuan langkah antara Dinas Sosial dan para pendamping sosial dalam meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
Rakor dihadiri Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Azmar, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Hasneril, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Desi Nofia, AKS Fungsional Pekerja Sosial Irianti.
Pendamping Sosial PKH Kabupaten Agam siap berkontribusi aktif bagi masyarakat. Pendamping PKH telah diangkay 63 orang sebagai ASN PPPK Kementerian Sosial, dan satu orang PPPK paruh waktu. Kesemua itu tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Agam berharap, pendamping sosial dapat bekerja sama dengan erat dengan Dinas Sosial dalam penanganan berbagai persoalan sosial.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan pertukaran informasi terbaru dari Kementerian Sosial agar layanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Saya berharap dengan adanya ASN Kementerian Sosial di setiap kecamatan, kita bisa bersinergi lebih kuat, terutama dalam penanganan permasalahan sosial, sehingga respon terhadap kebutuhan masyarakat bisa dilakukan dengan lebih cepat”, ujar Villa Erdi.
Ketua Tim (Katim) Pendamping Sosial Kabupaten Agam, Ahmad Syukri, menyambut baik arahan Kepala Dinas Sosial. Ia menegaskan komitmen para pendamping sosial untuk hadir langsung di lapangan dan berkolaborasi aktif dengan Dinas Sosial.
“Sebagai pekerja sosial, kami siap berkolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Agam. Permasalahan bantuan sosial sangat erat kaitannya dengan Dinas Sosial, sehingga koordinasi menjadi kunci utama”, ungkap Syukri.
Syukri juga memaparkan wilayah kerja serta berbagai kegiatan pendampingan sosial di lapangan. Ia menjelaskan bahwa meskipun kegiatan pendamping merupakan program langsung dari Kementerian Sosial, pelaksanaannya tetap akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial maupun pemerintah kecamatan setempat.
Kepala Bidang, membahas berbagai persoalan teknis dan kebijakan, terutama terkait DTSEN, pemadanan data, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan pasca bencana di Kabupaten Agam.[lk]
