PADANG PARIAMAN, marapipost.com-Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (13/12/2025) menunjukkan komitmen percepatan pemulihan pascabencana. Buktinya, sudah disiapkan lahan seluas 1,7 hektare untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak bencana.
Pembangunan Huntara secara resmi dimulai ditandai, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi telah melaksanakan peletakan batu pertama pendirian Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Sumatera barat di Asam Pulau. Gubernur didampingi Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA), dipusatkan di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam.
Acara tersebut turut dihadiri Sestama BNPB, Pangdam XX/Tuangku Imam Bonjol, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta perangkat daerah terkait.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menjelaskan, lahan pembangunan Huntara, sepenuhnya disiapkan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagai bentuk tanggung jawab daerah dalam memastikan masyarakat terdampak segera memperoleh hunian yang layak, dan aman.
“Lahan seluas 1,7 hektare ini, kami siapkan agar pembangunan Huntara dapat segera direalisasikan. Pada tahap awal, diusulkan 34 unit Huntara untuk masyarakat terdampak di kawasan Asam Pulau dan Pasia Laweh”, ujar JKA.
Sejak awal, tutur Bupati JKA, lokasi Huntara telah dipertimbangkan, agar berpotensi dilanjutkan jadi Hunian Tetap (Huntap) dimasa mendatang. Karena itu, penentuan lokasi dilaksanakan secara matang ditinjau dari aspek keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan. “Kita berharap hunian sementara ini nantinya dapat berlanjut jadi hunian tetap. Karena itu, sejak awal lokasi Huntara harus disiapkan sekaligus untuk Huntap”, tegas JKA.
Bupati JKA juga minta seluruh camat dan wali nagari di wilayah terdampak, untuk segera menyiapkan serta mengusulkan lahan didaerah masing-masing, guna untuk mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat yang masih mengungsi. “Saya minta camat dan wali nagari bergerak cepat, menyiapkan lokasi dan lahan di wilayah masing-masing agar proses pembangunan hunian sementara dapat berjalan merata dan tepat sasaran”, jelas bupati.
Pembangunan Huntara dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan direncanakan akan difasilitasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada BNPB, atas gerak cepatnya. Untuk Huntap, kami berharap dukungan dari Kementerian PKP agar dapat segera terealisasi”, ujarnya.
Pemkab Padang Pariaman akan terus mempercepat penyiapan lahan relokasi, pendataan calon penerima Huntara di nagari dan kecamatan lain terdampak bencana. “Kami menilai lokasi Huntara ini sangat aman dan strategis bagi masyarakat yang kehilangan rumah dan terdampak bencana berat”, tambahnya.
Kepala Pelaksana BPBD Padang Pariaman, Emri Nurman, melaporkan, berdasarkan hasil pendataan terbaru bersama camat dan wali nagari, masih dibutuhkan sedikitnya 237 unit huntara untuk mengakomodasi pengungsi yang tersisa. “Lokasi pembangunan Huntara sedang kita siapkan pada beberapa titik lainnya, tidak hanya di Asam Pulau. Semua lokasi harus clear dan clean”, ungkap Emri.
BNPB member ketegasan pentingnya inventarisasi calon penerima serta kesiapan lahan sebelum pembangunan dilaksanakan. “Kita harus bergerak cepat dan terkoordinasi sesuai arahan Bupati. Pendataan penerima dan penyiapan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan Huntara”, tuturnya.[lk/kf]
