BATUSANGKAR, marapipost.com-Sidang paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Datar, Sumatera, untuk Tahun Anggaran (TA) 2026, Rabu (5/11/2025 ) dilaksanakan di Ruang Sidang Gedung DPRD Tanah Datar di Pagaruyung.
Sidang paripurna tersebut dihadiri langsung Wabup Tanah Datar Ahmad Fadly. Sidang dipimpin Nurhamdi Zahari dan menyebutkan hanya 6 fraksi dari 8 Fraksi DPRD Tanah Datar mengikuti sidang karena 2 fraksi tengah mengikuti BimbinganTeknis (Bimtek), yakni,partai PAN dan partai PKB hasil Pandangan Umum Fraksi langsung diserahkan kepada pimpinan.
Pada kesempatan itu pemandangan umum disampaikan 6 fraksi secara bergantian dimulai Fraksi PPP dengan juru bicara(Jubir) Zulhadi, Fraksi Ummat Golkar disampaikan Jubir Adrison, Jubir Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat Wendri Aswil, Jubir Fraksi Gerindra Surva Hutri,Jubir Fraksi Nasdem Junaidi dan Jubir Fraksi PKS Nurzal.
Seterusnya Fraksi PPP dengan Jubir Zulnadi menyampaikan terkait Nota Bupati tentang Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 mempertanyakan berapa persen capaian target dan realisasi RPJMD dan program unggulan tahun 2025 karena akan berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Fraksi Ummat Golkar melalui jubir Adrison Dt. Parpatiah menyampaikan, Ranperda APBD 2026 mendatang masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat, tentu hal ini menjadi tantangan apalagi terjadinya kebijakan efesiensi anggaran.
Untuk itu, sebut Adrison, Fraksi Umat Golkar berharap agar ketergantungan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi, tentunya pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan PAD sehingga pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat melalui jubir Wendri Aswil mendukung dan menyambut baik sekaligus memberikan saran terhadap pelaksanaan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
Makanya,Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat mendukung APBD 2026, karena APBD 2026 penjabaran tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD 2025-2029, untuk itu pemerintah daerah harus mengacu prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel,sebut Wendri Aswil.
Ditambahkannya,untuk alokasi dana anggaran harus tepat sasaran agar arah kebijakan dan perioritas akan di tetapkan memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.Selanjurnya mendukung Raperda dan menyarankan agar dana anggaran di alokasikan tepat sasaran.
Pada Rapat Paripurna tersebut,
Berbagai saran, pendapat dan pertanyaan Fraksi satu persatu telah diutarakan selanjutnya akan dijawab pada Sidang Paripurna mendatang oleh Bupati Tanah Datar.
Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Datar Nurhamdi Zahari didampingi Wakil Ketua Kamrita dengan 21 anggota DPRD, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Camat, Wali Nagari, undangan dan rekan pers Luhak Nan Tuo.[emer]
