LUBUK BASUNG, marapipost.com-DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Rabu (24/9/2025) gelar rapat Paripurna, dengan agenda menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
Dihadiri Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal, rapat dipimpin Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA. Hadir anggota DPRD, unsur Pimpinan Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.
Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Agam menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2026. Secara garis besar, seluruh fraksi menyatakan menyetujui Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, namun memberikan sejumlah catatan penting untuk penguatan pendapatan, efisiensi belanja, kualitas SDM, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Pandangan umum ini jadi bahan penting oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam untuk kesempurnaan kebijakan anggaran sebelum ditetapkan. Justeru itu Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham berharap, penelaahan terhadap Ranperda APBD Kabupaten Agam tahun 2026 lebih jelimet.
Sebagaimana biasa, yang menyampaikan pertama Fraksi PKS dengan juru bicara Asrizal. Juru bicara (Jubir) menyampaikan sejumlah catatan, masukan dan saran, namun Fraksi PKS mendukung kebijakan Bupati Agam Benni Warlis terhadap target berjangka untuk kepala OPD meningkatkan kinerja dan capaian-capaiannya.
“Evaluasi terhadap capaian kinerja sudah barang tentu dan sangat diharapkan demi kelancaran pekerjaan, untuk mengetahui hambatan untuk dicarikan solusinya, sehingga kepala OPD itu dapat bekerja maksimal, membantu mewujudkan program unggulan yang dicanangkan bupati.
Fraksi Nasdem menampilkan juru bicara Zelman, meminta kepada pemerintah daerah agar meningkatkan kesejahteraan perangkat nagari, diantaranya BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Nagari dan tunjangan hari raya, dan gaji 13, agar disamakan besaran tunjangan dengan ASN. Alasannya, perangkat nagari adalah ujung tombak pelayanan publik terbawah, katanya.
Fraksi PAN, dengan juru bicara Drs. Feri Adrianto, menyorot angka defisit murni mencapai Rp98 miliar lebih. Hal ini diharapkan jadi salah satu fokus pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kbupaten Agam dengan Banggar DPRD.
Karena itu Feri Adrianto mempertanyakan langkah apa dan strategi yang bagaimana yang akan dilakukan sebagai menekan defisit untuk mencapai defisit yang rasional. Hal ini butuh penjelasan dengan sejelas jelasnya, papar Feri Adianto.
Fraksi Demokrat, menampilkan juru bicara Syafril, SE Dt. Rajo Api. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Agam lebih memperhatikan kondisi nagari, hingga saat ini belum banyak yang tersentuh dengan jaringan internet, padahal, jaringan internet saat ini sudah jadi kebutuhan utama, selain untuk berkomunikasi juga jadi penunjang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya.
“Kami minta Dinas Kominfo Kabupaten Agam untuk mencurahkan perhatian, khusus terhadap kondisi saat ini. Bekerjasama lah dengan pihak Telkomsel, atau pihak penyedia jasa lainnya”, tutur Syafril Dt. Rajo dengan lantang.
Kritikan dan saran lainnya juga disampaikan Fraksi Gerindra, dengan juru bicara Masriko Andri. Fraksi Gerindra menilai kemandirian fiskal Kabupaten Agam masih sangat rendah. Hal ini mengingat karena dari jumlah pendapatan daerah 2026 diproyeksikan Rp1,5 triliun lebih, PAD baru menyumbang 14,05 persen, katanya.
“Artinya, masih banyak potensi PAD yang belum tergarap optimal. Rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya kelembagaan pemungut PAD. Untuk itu, kami mendesak pemerintah daerah untuk mengoptimalkan digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi”, tegasnya.
Fraksi PPP menyorot dari sektor ekonomi masyarakat. Melalui juru bicara, Fiki Ananda, S.AK, meminta pemerintah daerah melalui APBD tahun 2026 ini lebih memprioritaskan program-program yang membantu masyarakat secara ekonomi dan menekan inflasi seiring dengan naiknya harga sembako dan pasti akan diikuti dengan kebutuhan lainnya.
Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB), juru bicara Epi Suardi, mengurai, perlunya keseimbangan dan pemerataan pembangunan di masing-masing kecamatan. Hingga saat ini, masih ada kelompok masyarakat yang belum menikmati hasil pelaksanaan pembangunan itu sendiri, baik penerangan listrik maupun insfraktur jalan yang belum dapat ditempuh roda 4. “Kita ingin pembangunan disetiap nagari berlandasan pemerataan dan keadilan”, tutur Epi Suardi.[*]
