LUBUK BASUNG, marapipost.com-Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024 sudah disetujui dan sudah diterima, tapi masih Fraksi PKS tetap menyertai catatan penting kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Agam untuk ditindaklanjuti, Fraksi tidak setuju dan menerima begitu saja, jelas Anggota Fraksi PKS Yandril, S.Sos.
Yandril, S. Sos, Jumat (27/6/2025) mengkaji ulang pandangan akhir Fraksi PKS. Walau Fraksi PKS telah menyetujui dan menerima terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2024, tapi menyetujui dan menerima itu, diringi dengan catatan catatan penting untuk ditindaklanjuti.
“Sebagai anggota Fraksi PKS saya membenarkan, Fraksi PKS, memberikan catatan catatan, untuk ditindaklanjuti, bukan menyetujui dan menerima begitu saja”, tutur Yandril. Catatan itu, berkaitan dengan bantuan bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi pada tahun 2024 sejumlah Rp1.238.439.581.
Seharusnya bias dioptimalkan untuk tangkap darurat, baik untuk perbaikan sawah masyarakat yang terdampak, sewa rumah korban, serta bantuan langsung yang sangat dibutuhkan masyarakt sewaktu bencana. Baik yang diterima dari dana DSP BNPB, dari Belanja Tidak Terduga (BTT), yang berasal dari APBD, maupun dari pihak ketiga (Bantuan Langsung Diwaktu Bencana).
Fraksi PKS minta dirinci, hasil audit, dan disampaikan kepada masyarakat penggunaannya, sehingga terang benderang, dan tentunta tidak lagi dipertanya oleh publik. “Kita berharap hasil audit itu ditindaklanjuti Komisi DPRD Kabupaten Agam dengan mitra kerjanya.
Begitu juga terhadap silva. Menurut hemat Fraksi PKS, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang besar bias jadi indikasi kurang optimalnya penyerapan anggaran. Anggaran seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan public, tidak terserap sepenuhnya. Bagaimanapun dalam pandangan public akumulasi silpa yang besar menunjukan lemahnya kinerja pemda.
Hal demikian seharusnya dicermati lebih baik dan lebih bijak oleh pemda. Tentunya masing masing OPD lebih proaktif dalam menggunakan anggaran. Fraksi PKS berharap kepada Pemerintah Daerah, perlu mengelola anggaran dengan cermat dan bijak, sehingga tidak terjadi silva yang besar diakhir tahun. Tentunya menganalisis penyebab silpa, dan memastikan bahwa sisa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.
Sebagai contoh, Fraksi PKS menyebut Silpa di Dinas Kesehatan Kabupaten Agam, semestinya dapat dipergunakan untuk mengatasi kesulitan pelayanan di RSUD, Puskesmas, dan Pustu, agar lebih baik. Kemudian Fraksi PKS mempertanyakan silva di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam bagaimana, mestinya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur yang terwujud dengan baik.
Fraksi PKS juga menyebut silva di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam. Fraksi PKS mempertanyakan agar silva di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam dapat dinikmati sekolah sekolah dan lembaga pendidikan yang sangat membutuhkan, jelas Yandril.[lk]
