LUBUK BASUNG, marapipost.com-DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mempertanyakan penggunaan bantuan bencana alam lahar dingin Gunung Marapi, yang berasal dari Pemerintah Daerah Bengkul sebesar Rp100 juta. Keberadaan bantuan dari Pemerintahan Daerah Bengkulu itu, dipertanayakan pada paripurna Selasa 10 Juni 2025 dengan juru bicara Fauzi.
Tapi Fauzi yang dihubungi Sabtu (14/6/2025) belum berhasil, tapi yang jelas Fraksi PKS minta penjelasan dalam rapat paripurna yang dilaksanakan di Aula Utama Kantor DPRD Kabupaten Agam Jl. Sudirman Nomor 2 Lubuk Basung. Tapi Anggota DPRD Kabupaten Agam syafril Dt. Rajo Api yang dihubungi Sabtu (14/6/2025) membenarkan, Fraksi PKS dengan juru bicara Fauzi sudah mempertanyakan berbagai persoalan anggaran, terang Sayfril Dt. Rajo Api.
Agenda rapat menyampaikan Pandangan Umum masing masing Fraksi terhadap Ranperda Pertanggunganjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam tahun anggaran 2024. Rapat dipimpin Ketua DPRD Agam Ilham, Lc, MA, dihadiri Bupati Agam Benni Warlis, Sekretaris Daerah Edi Busti, Forkopinda.
Khusus terhadap Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dengan juru bicara Fauzi, mengungkit jabaran Bupati Agam pada sidang sebelumnya, terkait dengan APBD Kabupaten Agam tahun 2023 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1.633.027.964, terealisasi 93,43 parsen bersumber, pendapatan transfer, dan lain lain pendapatan daerah yang sah.
Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.681.571.356.812, dihitung menurut parsentas realisasinya sebesar 91,27 parsen, dipergunakan untu; belanja operasional pengeluaran anggaran kegiatan rutin pemerintah daerah, katanya yang member masa manfaat jangka pendek (kurang dari 12 bulan, belanja pegawai, barang dan jasa, hibah dan bantuan sosial.
Setelah menelisik dengan seksama terhadap penjelasan Bupati Agam Benni Warlis, Fraksi PKS DPRD Agam tidak menerima begitu saja, tapi minta penjelasan terhadap retribusi parker dilingkup pemerintahan Kabupaten Agam pada tahun 2024, retribusi perkebunana berapa yang masuk kas daerah.
Fraksi PKS juga minta penjelasan terhadap dana pokok pikiran (Pokir) yang terlaksana dan yang tidak terlaksana, berikut perioritas 1, perioritas 2 pada tiap kecamatan. Fraksi PKS juga meminta kepada Bupati Agam Benni Warlis total kegiatan yang mengalami tunda bayar tahun 2024. Berapa total anggarannya, dan bagaimana strategi penanggulangannya pada efisiensi anggaran ini.
Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga mempertanyakan dana transfer, disebut juga dana bagi hasil pajak/DBH, pajak ke nagari pada tahun 2024, bagaiman, pertanyaannya, apakah sudah diselesaikan?. Fraksi PKS juga mempertanyakan THR ASN yang tidak dibayarkan pada tahun 2024, yang jadi keluhan ASN.
Sangat penting yang persoalkan Fraksi PKS, bantuan bencana banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi yang berasal dari Pemerintahan Bengkulu sebesar Rp100 juta, bantuan tersebut diserahkan pada tanggal 15 Mei 2024, yang sempat ribut dimedia, bagaiman pertanggungjawabannya.
Fraksi PKS juga mempertanyakan, pengerjaan jalan jalur dua dari Simpang Gudang Manggopoh menuju Balai Selasa. Jalan kewenangan provinsi tersebut lebih kurang 3 km, hingga saat ini masih terbengkalai, dan berlarut larut, jelas Fauzi dalam panddangan umum yang ia sampaikan. Paripurna dipimpin Ketua DPRD Agam Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua Aderia, S.P, M.M.[lk]
