LUBUK BASUNG, Marapi Post-DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat Jumat (7/10/2022) gelar rapat paripurna membacakan dan penyampaikan Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Nota Bupati Agam tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023. Paripurna ini digelar, di Aula Utama DPRD Agam Jalan Sudirman Nomor 2 Lubuk Basung.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Suharman, didampingi Wakil Ketua Marga Indra Putra S Pd, Irfan Amran, dihadiri Wakil Bupati Agam Irwan Fikri SH, Forkopimda, Asisten, Staf Ahli, Anggota DPRD, dan Kepala OPD.
Tujuh Fraksi DPRD Agam; Fraksi Gerindra, PKS, Demokrat Nasdem, PAN, Golkar, PPP, dan PBB Hanura Berkarya, melalui juru bicara masing-masing fraksi memberikan bebarapa saran, masukan, dan pertanyaan terhadap RAPBD tahun 2023.
Fraksi Gerindra, dengan juru bicara Edwar H S Ag Dt Manjuang Basa, mengingatkan kepala daerah agar lebih fokus lagi kepada tercapainya RPJMD, menjalankan program-program unggulan, dengan alasan, tahun 2023 merupakan tahun ke-3 kepala daerah saat ini menjalankan pemerintahan, namun capaian RPJMD masih belum terlihat signifikan, papar Edwar H.
“Kita juga minta Pemda Agam agar segera minindaklanjuti rencana penanganan kemacetan Pasar Padang Luar yang telah di inisiasi oleh Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat, H Andre Rosiade bersama pihat PT KAI pada beberapa hari yang lalu”, ujarnya.
Fraksi PKS melalui juru bicara, Rizki Abdillah Fadhal S TP menyarankan Pemda Agam untuk meningkatkan dana rutin pemeliharaan infrastruktur, karena cepatnya kerusakan jalan, jembatan, irigasi dan infrastruktur lainnya akibat lambatnya perbaikan dan pemeliharaan yang dilaksanakan Pemda Kabupaten Agam.
Atas telah terbitnya kode 10 nagari persiapan di Kabupaten Agam, Fraksi PKS mempertanyakan langkah-langkah apa yang dilakukan untuk persiapan menuju nagari defenitif, baik terhadap program kegiatan maupun keterkaitannya dengan anggaran yang dialokasian pada tahun 2023.
Fraksi Demokrat Nasdem, Drs Feri Adrianto MM biasanya, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan APBD mulai dari Rancangan KUA-PPAS, mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya.
Untuk tahun 2023, sebut Feri Adrianto, Mendagri belum menerbitkan pedoman penyusunan APBD, apalagi dalam pembahasan kali ini banyak kebijakan pusat yang harus disikapi seperti; penghapusan tenaga honorer, penanganan inflasi akibat kenaikan BBM, dan lain sebagainya.
Kami Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan apabila pembahasan APBD 2023 tidak sesuai dengan pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan oleh Mendagri nantinya,, apa yang harus dilakukan”, tanya Feri Adrianto.
Fraksi PAN dengan juru bicara Henrizal, hanya berharap Pemda lebih proaktif menyusun program-program strategis untuk pengembangan sektor-sektor unggulan, sehingga dapat meningkatkan ekomoni masyarkat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Golkar dengan juru bicara Drs Adrius, dengan tegas berkata, agar alokasi anggaran untuk masing-masing OPD lebih proporsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta prioritas program pemda, sehingga apa yang menjadi visi dan misi pemerintah dapat dicapai, katanya.
Fraksi PPP, juru bicara Irfawaldi SH, berkata, sehubungan banyaknya proyek yang bermasalah pada berbagai titik, Fraksi PPP meminta Pemda Agam meingkatkan pengawasan, monitoring, pengedalian pelaksanaan pekerjaan dan evaluasi, agar semua berjalan sesuai dengan rencana.
Fraksi PBB Hanura Berkarya, dengan juru bicara M Ater Dt Manambun, berharap Koperasi dan UMKM adalah salah satu pilar sistem ekonomi di Kabupaten Agam, harus terus didorong dan di fasilitasi lebih maksimal, terutama untuk membantu memulihkan ekonomi masyarakat, kata M Ater Dt Manambun.(lk)
