LUBUK BASUNG, Marapi Post-Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat Kamis (19/8/2021) ikuti seminar Pengendalian Pandemi Covid-19 secara virtual bersama Ombudsman RI. Pemda Agam mengikuti di Ruang Rapat Bupati Agam Jl. Sudirman Nomor 1 Lubuk Basung.
Seminar bertajuk sharing session, difasilitasi Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, diikuti Wakil Bupati Agam yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19, Irwan Fikri.
Mendampingi Asisten II, Yosefriawan, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Hendri Rusdian, Kepala Dinas Sosial, Rahmi Artati, Kepala Satpol PP-Damkar, Kurniawan Syahputra dan Kepala Pelaksana BPBD Agam, Mohd. Luthfi.
Siaran pers Agam juga menjelaskan, seminar secara virtual Ombudsman RI ini juga dihadiri Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy dan sejumlah bupati/wali kota serta Satgas Penanganan Covid-19 se-Sumbar.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika membuka secara resmi seminar ini. Ia jelaskan, seminar bertujuan untuk mencari langkah terbaik terhadap pengendalian pandemi Covid-19 membantu pemerintah meningkatkan pelayanan publik di tengah gempuran Covid-19.
Menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompenten, hasilnya diharapkan dapat membantu pemerintah Sumatera Barat terhadap penanganan Covid-19, terang Yeka Hendra Fatika. Seminar dipandu Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman. Beberapa narasumber membagikan sejumlah pandangan terhadap upaya pengendalian Covid-19.
Anggota Ombudsman RI, Indraza Marzuki Rais menyajikan materi Pengawasan Pelayanan Publik di masa pandemi Covid-19. Dampak pandemi, sebut Indraza Marzuki Rais, bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi mempengaruhi banyak aspek kehidupan.
“Banyak hal yang kami lihat, seperti pelayanan publik pemerintah, ternyata juga mengalami banyak kendala. Terutama pelayanan publik di bidang kesehatan, diantaranya biaya tes yang mahal, strategi tracing virus sangat lemah di daerah, mobilitas warga, kelangkaan obat dan capaian vaksinasi Covid-19”, terangnya.
Sedangkan Alamsyah Saragih, memaparkan materi, urgensi perubahan strategi penanganan Covid-19 di daerah. Kata dia, sejumlah strategi pengendalian Covid-19 perlu dilakukan perubahan, mengingat makin masifnya penularan Covid-19, dan banyaknya kasus kematian.
dr. Andani Eka Putra juga berbagi pandangan pengendalian Covid-19. dr. Andani memaparkan kondisi terkini Covid-19 di Sumatera Barat. Apa yang terjadi di Sumbar terang dr. Andani, lebih kepada proses alamiah.
“Terus terang, ini kondisi alamiah, dengan alasan minggu-minggu ini, sejak tiga minggu terakhir positivity rate membaik, dua minggu kedepan diprediksi di bawah 20 persen. Secara statistik sangat bagus”, beber dr. Andani.
Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa kasus ini bisa meningkat?. Makanya meningkat, katanya, pertama munculnya varian baru Delta. Bulan Juli sudah 93 persen. Dr. Andani memprediksi, Agustus ini varian Delta bisa 100 persen.
Kedua, perilaku masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan Covid-19, misalnya di rumah makan, tempat wisata dan pasar. Ketiga, terang dr. Andani, tracing yang tidak maksimal. Tracing tidak berjalan dengan baik di Sumbar, kecuali di Kota Padang. “Testing paling banyak di Padang, sebagian besar, barometernya di padang, kalau padang membaik maka di daerah Sumabr akan baik”, terangnya.
Keempat; soal isolasi. Tidak banyak tempat isolasi yang disediakan, baik isolasi desa/nagari atau isolasi terpadu. Sebagian besar masyarakat menjalani isolasi mandiri. “Pertanyaannya, ini tugas siapa?, ini tanggung jawab siapa?. Menurut dr. Andani, pemda harus proaktif, mulailah penangani pandemi Covid-19 ini dari hulu, kata dr. Andani.
Defriman Djafri, S.K.M., M.K.M, Ph.D, ahli epidemiologi Indonesia dan peneliti Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas, dalam paparan materinya, menyampaikan sejumlah pandangan.
Ketika tracing dan testing, kata dia, sudah baik, namun tidak dibarengi dengan isolasi yang benar, maka pandemi ini juga tidak dapat terkendali. Karena itu dibutuhkan keseriusan, kerjasama dan empati kepala daerah.
Informasi yang tidak benar juga harus dikendalikan. Menurutnya informasi tidak benar soal Covid-19 membuat masyarakat tidak percaya, bahkan berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Tidak adanya ruang bagi tokoh agama dan adat untuk membicarakan hal ini. Seharusnya hal ini sangat perlu untuk memperkuat kembali upaya penanganan Covid-19, ungkapnya. Kita juga tidak tahu bagaimana varian Covid-19 kedepannya yang mungkin lebih mengancam. Pemerintah perlu menyiapkan pemahaman masyarakat untuk menghadapinya.
Pemkab Agam mendengarkan sharing session penaganan Covid-19 dari berbagai kabupaten/kota di Sumbar, dipilih secara acak, diantaranya Kabupaten Pasaman Barat, Dharmasraya, Padang Panjang, Kepulauan Mentawai dan lainnya.(lk)
