Pembangunan sektor pertanian, bukan sekadar tentang angka-angka statistik di atas kertas belanja daerah, melainkan manifestasi langsung dari keberpihakan terhadap hajat hidup para petani.
Di tengah dinamika pasang surut ketahanan pangan, langkah Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Agam yang secara konstruktif mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program “Sawah Pokok Murah (SPM)” patut kita maknai sebagai wujud checks and balances yang sehat demi kemajuan daerah.
Sejak diinisiasi di awal kepemimpinan pasangan Bupati Benni Warlis dan Wakil Bupati Muhammad Iqbal, program SPM membawa angin segar lewat janji efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas.
Metode Mulsa Tanpa Olah Tanah (M-TOT) digadang-gadang mampu memangkas modal awal pengolahan lahan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Namun, sebuah kebijakan visioner tidak boleh berhenti pada narasi peluncuran.
Ia harus diuji di laboratorium kenyataan: seberapa luas ia telah memasyarakat, di nagari mana saja ia telah berakar, dan sejauh mana ia berdampak konkret bagi isi dompet petani di Kabupaten Agam.
Evaluasi yang diminta oleh legislatif ini tidak semestinya dipandang sebagai kritikan yang menjatuhkan, melainkan momentum emas (golden momentum) untuk menyempurnakan arah kebijakan. Agar evaluasi ini melahirkan rekomendasi yang tajam dan mencapai sasaran, ada lima pilar krusial yang harus diletakkan di atas meja kerja pemerintah daerah.
Pertama, ketaatan pada Acuan Utama dan Instrumen Evaluasi. Regulasi baku seperti Buku Pedoman dan Petunjuk Teknis (Juknis) SPM yang telah dipublikasikan melalui PPID Kabupaten Agam wajib dijadikan kompas utama guna mengukur kesesuaian antara rencana di atas kertas dengan eksekusi di hamparan sawah.
Alokasi Dana Nagari yang diintegrasikan dalam Sekolah Lapang SPM pun harus diaudit secara transparan guna memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat melahirkan output yang berdaya guna.
Kedua, perlunya Sinergi Lintas Sektor. Program makro seperti SPM tidak akan bisa berjalan maksimal jika Dinas Pertanian berjalan sendirian. Rapat evaluasi ke depan harus dipimpin langsung oleh Kepala Daerah dengan menghadirkan Tim Dangau/Danau Inspirasi selaku motor inovasi teknis, berkolaborasi erat dengan Dinas Ketahanan Pangan, DPMN, Kominfo, hingga Tata Pemerintahan.
Orkestrasi birokrasi inilah yang menentukan matangnya koordinasi dari tingkat kabupaten hingga ke jorong.
Ketiga, pengukuran “Indikator Capaian Kinerja Utama atau Key Performance Indicator (KPI)” secara riil. Data lapangan tidak boleh memakai metode kira-kira. Harus diverifikasi dengan angka pasti: berapa persen efisiensi biaya produksi yang berhasil dinikmati petani? Apakah tren kenaikan hasil panen benar-benar menyentuh angka 20% hingga 30%? Serta, bagaimana peta sebaran riil luas lahan di setiap kecamatan?
Keempat, kepekaan terhadap Mitigasi Kendala Lapangan. Pertanian sangat rentan terhadap anomali iklim dan variasi karakteristik lahan. Evaluasi yang objektif harus memetakan mengapa metode M-TOT berhasil di satu nagari, namun mungkin menemui hambatan di nagari lain.
Ruang klarifikasi atas isu-isu miring mengenai kegagalan panen di titik tertentu justru harus dibuka lebar agar pemerintah dapat memberikan intervensi dan solusi cepat, bukan sekadar bantahan normatif.
Terakhir, mendengarkan Partisipasi dan Respons Petani. Petani bukan objek pasif dari sebuah proyek, melainkan subjek utama. Melalui survei kepuasan yang jujur, kita dapat mengukur sejauh mana transfer teknologi melalui Sekolah Lapang diserap dengan baik oleh kelompok tani.
Kita semua menginginkan Kabupaten Agam tumbuh sebagai lumbung pangan yang mandiri, di mana petaninya tersenyum saat musim panen tiba karena biaya murah dan hasil melimpah.
Evaluasi program SPM ini adalah jembatan menuju ke sana. Dengan komitmen kebersamaan, keterbukaan menerima masukan, dan ketajaman dalam mengeksekusi perbaikan, kepemimpinan Benni Warlis-Muhammad Iqbal bersama DPRD Agam dipastikan mampu membawa program Sawah Pokok Murah ini naik kelas menjadi warisan kebijakan yang kokoh, menyejahterakan, dan membanggakan seluruh masyarakat Luhak Agam.[*]
