Oleh Nahar Sago
Hiruk pikuk persoalan tambang emas Illegal (PETI) di nagari Gelugur Kecamatan Kapur IX Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat, berjalan lancar karena apa? atau adanya uang upeti pengamanan agar kegiatan tambang berjalan mulus dan tidak tersentuh hukum.
Pertanyaan tentang tambang emas ilegal ini kini tidak berhenti siapa operator ekskavator atau siapa pekerja di lokasi. Pertanyaan yang lebih besar mulai mengemuka: siapa yang membiayai aktivitas tersebut, siapa yang mengendalikan, dan benarkah ada uang pengamanan agar aktivitas tambang tetap berjalan?
Pertanyaan itu bukan tuduhan. Justru karena belum terjawab secara terbuka, ia layak diuji melalui penyelidikan hukum yang transparan.
Di Nagari Galugur, Kecamatan Kapur IX, aktivitas diduga sebagai pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah berulang kali menjadi sorotan. Polisi beberapa kali mendatangi lokasi, tetapi justru tidak ditemukan alat berat yang tengah beroperasi ketika petugas tiba.
Pada penertiban April dan Juni 2026, misalnya, polisi menemukan fasilitas pengolahan atau boks penyaringan, sementara aktivitas alat berat tidak terlihat. Pola serupa kembali diberitakan pada Juli dan Agustus. Bahkan laporan media menyebut puluhan ekskavator diduga beroperasi di kawasan Galugur.
Pada 5 September 2026, kembali muncul laporan mengenai puluhan alat berat di kawasan tambang di tepi Sungai Batang Kapur. Informasi tersebut masih berupa laporan lapangan dan membutuhkan verifikasi serta penjelasan resmi dari aparat berwenang.
Kapolda Sumbar Irjenpol Djati Wiyoto Abadhy yang dikompirmasi beberapa hari lalu terkait tambang emas Illegal (PETI) sudah sejauh mana realisasi penertiban PETI di wilayah hukum Polda Sumbar?.
Kapolda hanya membalas pertanyaan media ini melalui WA hanya mengirimkan beberapa dokumen rekaman video pemusnahan alat-alat yag dipergunakan penambang termasuk fasilitas pondok-pondok berteduh.
Di sinilah pertanyaan tentang uang pengamanan menjadi relevan. Bukan menuduh, tetapi Menguji dugaan dalam praktik penambangan ilegal berskala besar, keberadaan alat berat dalam jumlah banyak tentu membutuhkan modal. Adalah biaya pengadaan atau sewa ekskavator, bahan bakar, transportasi, operator, logistik, pengolahan material, hingga jaringan pembelian emas.
Karena itu, jika benar terdapat puluhan alat berat yang beroperasi secara berulang, penyelidikan tidak semestinya berhenti pada pekerja lapangan. Pertanyaan berikutnya adalah: dari mana modal itu berasal?.
Dan setelah itu: siapa yang menerima keuntungan?. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena sejumlah pemberitaan menyebut aktivitas PETI di Galugur tetap muncul meskipun aparat telah beberapa kali melakukan penertiban.
Kapolda Irjenpol Djati membalas WA ini, pihaknya telah memerintahkan Kapolres Limapuluh Kota disebut menyatakan bahwa jajarannya telah lima kali melakukan penindakan ke lokasi PETI Galugur.
Namun ketika petugas tiba, aktivitas telah berhenti dan tidak ada pelaku yang diamankan. Polisi menemukan sejumlah sarana seperti boks dan jejak alat berat yang kemudian dimusnahkan.
Jika aktivitas benar-benar kembali muncul setelah operasi penertiban, maka ada satu pertanyaan penting yang harus dijawab. Bagaimana aktivitas tersebut bisa terus mendapatkan modal dan bergerak kembali?
Dari “Orang Lapangan” ke Jejak Uang penegakan hukum terhadap PETI akan kehilangan daya pukul apabila hanya menyentuh orang yang berada di lokasi. Operator ekskavator bisa diganti. Pekerja bisa berganti. Lokasi bisa berpindah. Tetapi modal dan jaringan bisnisnya tetap bisa bertahan.
Bila ditemukan aliran dana kepada pihak tertentu untuk memastikan kegiatan ilegal tetap berlangsung, barulah dugaan tersebut dapat dinaikkan dari sekadar rumor menjadi perkara berdasarkan bukti.
Sebaliknya, jika tuduhan mengenai uang pengamanan tidak terbukti, penyelidikan juga penting untuk membersihkan nama pihak-pihak yang mungkin menjadi sasaran tuduhan tanpa dasar.
Benarkah Ada “Uang Pengamanan”?. Istilah “upeti”, “setoran”, atau “uang pengamanan” merupakan tuduhan serius. Karena itu, media tidak boleh mengubah informasi yang belum terverifikasi menjadi fakta. Namun dugaan tersebut juga tidak seharusnya langsung ditutup sebagai rumor apabila terdapat informasi yang dapat diuji.
Pada Agustus 2026, misalnya, muncul pemberitaan mengenai dugaan aliran dana dalam ekosistem PETI di Kabupaten Sijunjung, termasuk klaim mengenai pemberian uang kepada sejumlah pihak.
Pemberitaan tersebut mengutip seorang peneliti dan secara spesifik membahas Sijunjung. Informasi tersebut tidak dapat otomatis dijadikan bukti bahwa praktik yang sama terjadi di Limapuluh Kota.
Justru perbedaan itu harus ditegaskan. Jika ada dugaan uang pengamanan di Limapuluh Kota, maka yang diperlukan bukan asumsi berdasarkan kasus daerah lain, melainkan bukti lokal: Siapa yang membayar, siapa penerimanya, kapan diberikan, berapa nilainya, melalui siapa, untuk kepentingan apa, dan apakah ada komunikasi atau transaksi yang dapat diverifikasi.
Mengapa Ekskavator Menjadi Petunjuk Penting?. Ekskavator bukan barang yang tiba-tiba muncul di tengah hutan. Ada pemilik. Ada dokumen kepemilikan atau sewa. Ada pengiriman. Ada bahan bakar. Ada operator. Ada biaya perawatan. Ada jalur keluar-masuk. Dan ada pihak yang membayar seluruh rangkaian tersebut.
Karena itu, keberadaan alat berat sebenarnya dapat menjadi pintu masuk bagi aparat untuk mengurai struktur bisnis PETI. Ketika sebuah operasi penambangan menggunakan banyak ekskavator, pertanyaan tentang pemodal bukan lagi pertanyaan abstrak.
Jejak modal seharusnya meninggalkan jejak administrasi, transaksi dan komunikasi. Tinggal apakah penegak hukum mau menelusurinya sampai ke hulu.
Mengapa Alat Berat Kerap Tidak Ditemukan?. Ini juga menjadi salah satu pertanyaan paling penting. Dalam beberapa penertiban di Galugur, aparat dilaporkan menemukan lokasi dan sarana pertambangan, tetapi tidak menemukan alat berat ketika tiba. Kondisi tersebut telah diberitakan dalam beberapa operasi penertiban sepanjang 2026. Tentu ada banyak kemungkinan.
Bisa saja informasi mengenai kedatangan petugas lebih dahulu diketahui. Bisa pula alat berat memang sudah dipindahkan karena alasan lain. Tanpa penyelidikan, tidak tepat menyimpulkan bahwa ada pihak yang membocorkan operasi.
Tetapi pertanyaan tersebut layak diajukan kepada aparat: Bagaimana pola pergerakan alat berat diketahui? Siapa yang menginformasikan kedatangan petugas? Dari mana alat berat datang dan ke mana dipindahkan?
Jika pola ini berulang, jawabannya dapat membantu membongkar struktur operasi. Negara Tidak Boleh Kalah oleh Jaringan pemodal. Persoalan PETI bukan hanya persoalan kriminalitas. Ia menyangkut lingkungan, keselamatan warga, tata kelola sumber daya alam dan kewibawaan negara.
Pemberitaan mengenai Galugur juga menunjukkan bahwa dampak aktivitas tambang menjadi perhatian masyarakat hingga wilayah Kabupaten Kampar Riau, karena keterkaitan kawasan dengan aliran sungai Batang Kampar tidak maksimal lagi digunakan warga.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah dan DPRD telah menyuarakan perlunya penindakan terhadap aktivitas pertambangan yang tidak memiliki izin dan merusak lingkungan.
Saran dan permintaan kepada kepala daerah Limapuluh Kota Bupati Safni Sikumbang banyak masuk agar tambang itu ditutup atau diurus perizinannya. Sehingga masyarakat tenang mencari nafkah sebagai pelarian dari kampahan Gambir yang harganya kini anjlok.
Pada suatu saat bupati Safni Sikumbang yang dihubungi ia lagi di Jakarta tengah berdialok dengan kementrian ESDM terkait dengan PETI Gelugur.
Maka, jika benar aktivitas ilegal terus berjalan, penanganannya tidak cukup dengan membakar boks penyaringan atau membubarkan pekerja. Yang harus diburu adalah sistemnya. Pertanyaan yang Kini Menunggu Jawaban.
Ada sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka oleh aparat penegak hukum: Berapa jumlah alat berat yang telah teridentifikasi di kawasan Galugur?, Siapa pemilik atau penyewa alat berat tersebut?, Siapa yang membiayai operasionalnya?, Dari mana asal bahan bakar dan logistik?.
Siapa pemilik atau penguasa lahan tempat aktivitas berlangsung?. Siapa koordinator lapangan?
Siapa pembeli dan penampung emas?. Berapa nilai transaksi emas yang beredar?.
Apakah ada aliran uang kepada pihak tertentu untuk menjamin aktivitas tetap berlangsung?.
Jika ada, siapa penerima dan apa dasar transaksinya?. Apakah penyelidikan telah menyentuh pihak yang diduga menjadi pemodal?. Apakah transaksi keuangan terkait PETI sudah ditelusuri?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan vonis.
Justru jawabannya akan menentukan apakah dugaan mengenai “uang pengamanan” memiliki dasar atau hanya kabar yang beredar di tengah masyarakat. Publik Berhak Mendapat KepastianDalam kasus seperti ini, transparansi menjadi sangat penting.
Jika memang tidak ada uang pengamanan, aparat dapat membantahnya berdasarkan hasil penyelidikan. Jika ternyata ditemukan aliran dana, masyarakat berhak mengetahui bahwa hukum tidak hanya mengejar operator, tetapi juga menyentuh pihak yang membiayai dan mengambil keuntungan.
Dan jika ditemukan keterlibatan oknum dari institusi mana pun, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu.
Sebab pemberantasan PETI akan selalu menyisakan pertanyaan apabila yang terlihat hanya pekerja di lapangan, sementara pihak yang menyediakan modal tetap tidak tersentuh.
Operator mungkin memegang kemudi ekskavator. Tetapi modal berada di tangan orang lain. Di situlah seharusnya penyelidikan dimulai. Bukan dengan menuduh siapa pun. Melainkan dengan mengikuti jejak uang.
Sampai saat ini, belum ada bukti publik yang cukup untuk menyimpulkan bahwa terdapat praktik uang pengamanan atau upeti dalam aktivitas PETI di Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, munculnya pertanyaan tersebut tidak boleh diabaikan begitu saja.
Tugas penegak hukum adalah membuktikan, bukan membenarkan rumor. Tugas media adalah bertanya, memverifikasi dan mengawasi. Dan tugas publik adalah memastikan proses hukum tidak berhenti pada mereka yang paling mudah ditemukan. Sebab jika memang ada uang pengamanan, pertanyaannya bukan lagi sekadar siapa yang menambang emas.
Pertanyaannya; siapa yang dibayar, siapa yang membayar, dan siapa yang selama ini menikmati keuntungannya?
Pertanyaan lain juga muncul, jalan Buluh Kasok menuju desa Tanjung Permai dalam wilayah Polsek Lipek Kain Riau dikenal daerah Ludai beberapa minggu lalu ditutup warga, sehingga warga di Ludai tidak bisa liwat lagi ke Bulu Kasok dan harus memutar ke daerah lain memakan waktu tempuh sehari perjalanan baru sampai di pasar Sarilamak Harau atau Payakumbuh.
Pasalnya di daerah desa Tanjung Permai dibuka pula tambang emas Illegal dengan 4 buah ekscapator. atas perintah Kapolda Riau, anggota Polsek Lipek Kain turun dan menangkap seorang operator alat berat inisial HS (24) tahun warga Bulu Kasok Harau.
Sementara pemilik keempat alat berat menurut sumber seorang pengusaha di Pakan Baru inisial (HS) yang melarikan diri ke negeri seberang. Nagari Mahat kecamatan Gunung Mas kabupaten Limapuluh Kota Sumbar, sejak dulu dikenal dengan nagari seribu menher peninggalan purbakala.
Kini semangkin dikenal banyak pihak, di daerah ini juga tengah diburu ekscavator karena alamnya mengandung emas. Belum diketahui berapa jumlah alat berat yang dioperasikan di sana? jurnalis akan cari tahu siapa yang punya alat dan siapa pemodal dan banyak lagi pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak yang berkompeten.
Sejauh ini belum.diketahui apakah pihak Pemkab Limapuluh Kota telah mengetahui dan melakukan penindakan dengan masuknya alat berat ke daerah ini, karena jalur jalan yang diliwati bukanlah kelasnya alat berat bisa sewenangnya melalui jalan rawan bencana ini.[*]
