BATUSANGKAR, marapipost.com-Dari Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat mencatatkan turun dibandingkan tahun 2024. Demikian dijelaskan Wakil Bupati Ahmad Fadly, Kamis (9/4/2026) di aula Bappedalitbang ketika membuka Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026.
Data BPS, terang Wabup, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tercatat 3,59 persen, turun 0,67 persen dibandingkan tahun 2024 bertengger di angka 4,26 persen.Capaian itu menempatkan Tanah Datar,Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah di Provinsi Sumatera Barat.
Ditambahkannya,jumlah penduduk miskin di Tanah Datar turun dari 15 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 12.557 jiwa tahun 2025.Angka itu patut disampaikan apresiasi kepada OPD terkait, namun tidak harus jumawa dan mesti menjadi peringatan dan mencermati, penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi saat ini.
Untuk itu, sebut Ahmad Fadly, Kita harus mengantisifasi dan melakukan berbagai inovasi untuk mengatasi resiko kemiskinan kembali meningkat ketika intervensi bantuan berkurang.
Setidaknya, 5 isu utama menjadi perhatian,kata Wabup, yaitu, desain intervensi penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran, efektivitas perencanaan program penganggulangan kemiskinan masih rendah, integrasi program antar perangkat daerah belum optimal, ketergantungan masyarakat kurang mampu pada bantuan sosial masih tinggi dan pemanfaatan data belum optimal dan belum sepenuh terintegrasi.
Untuk itu,tambah Wabup, tahun 2026 arah kebijakan penanggulangan kemiskinan harus kita fokuskan pada tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan secara terfokus berbasis wilayah dan keluarga sasaran.
Seterusnya,Ahmad Fadly mengajak OPD bekerja agar bekerja terpadu, bukan sektoral, kemudian menggunakan satu data kemiskinan (dtsen) sebagai dasar intervensi, memastikan tidak ada tumpang tindih program, fokus pada hasil nyata, bukan hanya serapan anggaran dan memperkuat peran camat dan wali nagari sebagai ujung tombak di lapangan.
Penjelasan senada juga disampai kepala Bappedalitbang Adriyanti Rustam yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi dan dilanjutkan penyampaian materi oleh kepala Dinas Sosial dan PPA, Kepala Dinas Pertanian, Dinas PU PR dan diteruskan diskusi serta tanya jawab.[emer]
