PADABNG PARIAMAN, marapipost.com-Komisi V DPR RI bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Rabu (10/12/2025) Kunjungan ke Provinsi Sumatera Barat. Kedatangan rombongan fokus utama meninjau sejumlah infrastruktur rusak di Kabupaten Padang Pariaman, termasuk Jembatan Anduriang di Nagari Anduriang, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, yang ambruk akibat bencana banjir bandang dan longsor.
Rombongan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, memulai agenda peninjauan dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Setibanya di Sumbar, mereka disambut jajaran Pemerintah Provinsi dan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis yang kemudian mendampingi langsung kunjungan lapangan.
Usai melihat Sungai Batang Kuranji di Kota Padang serta titik jalan putus di Lembah Anai, rombongan meninjau Jembatan Anduriang. Jembatan tersebut jadi perhatian serius, sebab, jembatan tersebut adalah akses utama ekonomi masyarakat di Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam dan sekitarnya.
Bupati JKA memaparkan secara rinci skala kerusakan dialami Padang Pariaman. JKA menyebut bencana kali ini memberikan dampak terluas dalam satu dekade terakhir. “Di Padang Pariaman, dampaknya sangat besar. Ada 53 fasilitas pendidikan, 49 rumah ibadah, dua fasilitas kesehatan, dua kantor pemerintah mengalami kerusakan. Untuk infrastruktur, 28 ruas jalan rusak, 38 jembatan putus atau rusak, 68 jaringan irigasi dan bendungan juga terdampak”, ujar JKA.
Bupati menegaskan penanganan cepat sangat diperlukan mengingat banyaknya akses vital yang terputus dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. “Kami berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui Komisi V dan Kementerian PU Kerusakan ini sangat berat dan perlu penanganan bersama”, tambahnya.
Wakil Ketua Komisi V Ir. Ridwan Bae bersama Wamen PUPR Diana Kusumastuti, menyebut, kerusakan infrastruktur di Sumatera Barat, terutama Padang Pariaman, akan jadi perhatian khusus. Ridwan Bae menyatakan, Komisi V mendorong percepatan penanganan lintas kementerian dan lembaga, agar infrastruktur dasar segera pulih dan aktivitas masyarakat kembali normal.
Usai tinjauan lapangan, Komisi V melaksanakan pertemuan resmi dengan Gubernur Sumatera Barat, Kementerian/Lembaga mitra, dan pemerintah daerah di Kantor Otoritas Bandara Minangkabau.
Pertemuan melibatkan 7 Ditjen PU, 4 Ditjen Kemenhub, Kementerian Desa PDT & Transmigrasi, Kementerian Perumahan, BMKG, Basarnas, hingga BUMN sektor transportasi (AP I, Pelindo, KAI, BUJT Tol Padang-Sicincin), membahas 2 hal utama; Penanganan infrastruktur dan transportasi pascabencana di Sumatera Barat, dan kesiapan operasi angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026.[lk/kf]]
