AGAM, marapipost.com-DPRD Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Senin (17/2/2025) gelar rapat paripurna tanggapan fraksi terhadap nota Bupati Agam atas Ranperda penyelenggaraan pendidikan. Paripurna itu digelar di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Jl. Sudirman Nomor 2 Lubuk Basung.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Agam, H. Ilham, Lc, MA, didampingi Wakil Ketua DPRD Henrizal, Muhamad Risman, dan Aderia,SP,M.M. Kehadiran Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah Drs Edi Busti. Juga hadir anggota DPRD, pimpinan Forkopimda Plus dan kepala OPD di lingkungan Pemkab Agam.

Tujuh fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Agam, semua menyampaikan tanggapan. Tujuh fraksi itu, yaitu; Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Nasdem, Fraksi Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PPP dan Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB).
Tanggapan pertama disampaikan Fraksi PKS dengan juru bicara Fauzi. Partai lambang bulan sabit itu meminta penjelasan untuk lebih rinci terhadap mekanisme evaluasi dan akuntabilitas yang akan membantu satuan pendidikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam dalam memonitor dan meningkatkan mutu pendidikan.

Tanggapan kedua disampaikan Fraksi PAN dengan juru bicara Feri Adrianto. Dalam tanggapannya Feri Adrianto menyatakan kesepakat terhadap saran pemerintah daerah pasal 2 ayat 2, bermuara terhadap peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan dasar dan PAUD, serta pendidikan formal lainnya di daerah.
Sementara itu, Fraksi Nasdem melalui Juru Bicara, Donny, menyebutkan pasal 102 meminta tambahan satu pasal yang berbunyi “pemerintah daerah menyediakan pendidikan yang menunjang pada mata pelajaran muatan lokal.

Dari Fraksi Demokrat melalui juru bicara, Albert juga menekankan bahwa Ranperda tentang penyelenggaraan pendidikan harus kuat dan sempurna, sehingga nantinya menjadi peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan yang efisiensi, efektif dan akuntabel.
Fraksi Gerindra yang disampaikan Nesi Harmita, menyatakan kesepakatannya dan sudah diakomodir terkait rumusan kalimat dalam pasal 2 ayat 2 huruf a disesuaikan, sehingga berbunyi meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dasar dan PAUD dan pendidikan formal lainnya dindaerah.

Hal senada juga diutarakan oleh juru bicara Fraksi PPP, Novia Novel. Dari seluruh pandangan dan saran yang disampaikan bupati terkait Ranoerda penyelenggaraan pendidikan, pihaknya menyatakan sepakat dan menyetujuinya guna kesempurnaan Raboerda inisiatif.
Sekait dengan itu, Fraksi Golkar (Golkar, Hanura, PBB dan PKB) yang disampaikan Zulfahmi, mengatakan bahwa pihaknya juga menyepakati dan menyetujui semua saran dari Bupati Agam terkait Ranperda penyelenggaraan pendidikan.[*]